Baca tanpa iklan
Parapuan.co – Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas di ajang Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November 2022 mendatang.
Ketua Women 20 (W20) Presidensi Indonesia Hadriani Uli Silalahi meyakini, keterlibatan perempuan dalam ekonomi skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mempercepat pemulihan ekonomi negara-negara G20 selama dan setelah pandemi Covid-19.
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam rapat W20 bertajuk ”The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment” berlangsung. Rapat tersebut diselenggarakan secara hibrida pada Kamis (11/8/2022).
”Menempatkan isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam diskusi global sebagai bagian dari pemulihan ekonomi pascapandemi hingga mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan investasi untuk mencapai pertumbuhan inklusif,” ujar Hadriani seperti dikutip dari laman G20.org.
Baca Juga: Indonesia Boyong Tiga Isu Kesehatan ke KTT G20, Perempuan dan Anak Ikut Dibahas
Sejalan dengan pernyataan Hadriani, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung membeberkan kondisi UMKM perempuan di Indonesia. Berdasarkan survei BI, sebanyak 65 persen dari sekitar 65,5 juta UMKM yang ada di Indonesia dimiliki atau dikelola oleh perempuan.
Mayoritas UMKM tersebut bergerak di bidang usaha makanan, minuman, dan busana. Selain itu, lanjut Juda, UMKM yang mampu bertahan selama pandemi Covid-19 sebagian besar dikelola oleh perempuan di banding laki-laki.
Namun, meski jumlahnya lebih banyak dan resiliensinya lebih kuat, UMKM yang dikelola perempuan masih menghadapi sejumlah hambatan untuk pulih dan terus berkembang.
Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan perempuan pelaku UMKM terhadap akses layanan keuangan dan fasilitas perbankan.
Selain itu, karena ketidakadilan pembagian peran dalam rumah tangga, banyak perempuan pelaku UMKM harus menguras waktu dan tenaganya untuk mengerjakan pekerjaan domestik seorang diri. Akibatnya, kesempatan mereka untuk mengembangkan bisnisnya menjadi terbatas.
Kondisi tersebut juga tak dipisahkan dari anggapan kalau perempuan tak dapat berperan dalam bidang ekonomi. Padahal, sebaliknya, partisipasi perempuan dalam roda ekonomi dapat memberi dampak besar.
”Pemberdayaan perempuan tidak hanya (berdampak) pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa memberikan efek tambahan dalam upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Juda.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menambahkan, perempuan punya peran penting dalam perekonomian, baik dalam skala rumah tangga maupun nasional.
Perempuan yang sehat dan teredukasi, lanjutnya, akan mampu menciptakan generasi selanjutnya yang akan menentukan kualitas bangsa ke depan. Terkait dengan peran secara nasional, Sri Mulyani menyebut UMKM milik perempuan memiliki kontribusi hingga 61 persen dari total produk domestik bruto (PDB).
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Hadriani mengatakan bahwa salah satu upaya yang dapat diusulkan Indonesia pada agenda G20 adalah mendorong pemilik UMKM perempuan agar masuk ke dalam ekosistem digital.
“Dukungan dapat berupa pembangunan infrastruktur digital dan kerja sama teknologi, perluasan konektivitas digital secara inklusif, serta meningkatkan literasi digital pelaku UMKM,” ungkap Handriani.
Upaya kesetaraan finansial perempuan
Di Indonesia sendiri, berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah lewat dukungan berbagai pihak. Presiden Joko Widodo menyebut, langkah pertama yang dilakukan Indonesia adalah dengan meningkatkan inklusi keuangan perempuan pelaku UMKM.
”Inklusi keuangan adalah prioritas Indonesia. Indeks keuangan inklusif kami telah mencapai 81 persen dan kami targetkan mencapai 90 persen di tahun 2024,” kata Joko Widodo.
Untuk mencapai hal itu, pembiayaan yang ramah dan akses pendanaan bagi UMKM di Indonesia akan terus diperkuat. Hingga saat ini, pemerintah telah mengalokasikan 17,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk mendorong kredit usaha rakyat (KUR).
Selain itu, Indonesia juga meluncurkan 1,1 miliar dolar AS bagi Program Produktif Usaha Mikro, dengan 63,5 persen dari nilai tersebut diterima pengusaha perempuan. Khusus untuk pengusaha perempuan mikro dan ultramikro, hadir juga program mengembangkan skema permodalan khusus yang disebut program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).
”Dalam bahasa Inggris, mekar berarti to grow, to blossom. Melambangkan semangat bagi tumbuh berkembangnya peran ekonomi perempuan,” katanya.
Baca Juga: Hadapi Ancaman Kesehatan Global di Masa Depan, Forum G20 Bahas Langkah Pencegahan Ini
Untuk meraih pasar yang lebih besar, pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga terus mempercepat akses ke ranah digital. Dukungan tersebut diwujudkan Kominfo melalui pembangunan infrastruktur digital dan kerja sama teknologi, perluasan konektivitas digital secara inklusif, serta meningkatkan literasi digital pelaku UMKM.
”Selama pandemi, 8,4 juta UMKM Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk bagi 54 persen UMKM perempuan. Transformasi UMKM akan semakin kuat apabila didukung berbagai kebijakan strategis tersebut,” pungkas Joko Widodo.