TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga riset, Charta Politika mengungkapkan dalam era demokrasi yang bebas, sulit menghambat munculnya dinasti politik. Karena itu, pemilih harus kritis. Sebab tak semua dinasti politik jelek dan hanya mengandalkan patron keluarga.
Menurut Direktur Riset Charta Politika, Arya Fernandez, dinasti politik merupakan keniscayaan dalam sebuah panggung politik. Apalagi dalam era demokrasi yang bebas. ia menuturkan di Amerika Serikat pun yang dianggap sebagai negara paling demokrasi, dinasti politik juga ada. Jadi tak bisa dipukul rata, bila semua dinasti politik itu jelek.
“Dalam era demokrasi yang semakin terbuka, sulit menghambat pertumbuhan caleg dinasti. Tapi disinilah pemilih harus kritis. Termasuk kritis melihat dan menilai caleg dinasti,” kata Arya di Jakarta, Rabu (15/1/2013).
Arya menambahkan, bila memang caleg yang mempunyai silsilah dinasti politik itu berkualitas, mempunyai jejak rekam yang baik, integritasnya pun teruji, serta tak pernah tersangkut kasus korupsi, maka menurutnya mereka layak dipertimbangkan untuk dipilih.
"Kuncinya, pemilih harus kritis menelaah jejak rekam serta kualitas caleg yang akan dipilihnya. Sebab muka baru pun bukan jaminan," tuturnya.
Sedangkan anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar, Dodi Reza Alex Noerdin, mengakui bila saat ini kinerja petahana Senayan menjadi sorotan publik. Menurunnya kepercayan publik kepada petahana, membuat peluang lolos kembali ke parlemen kian berat. Namun ia yakin pemilih sekarang sudah cerdas dan bisa menilai mana petahana yang selama ini bekerja dan mana yang tidak.
"Menyandang status petahana, memang bukan jaminan akan terpilih kembali. Masyarakat sekarang sudah cerdas menilai siapa yang layak menjadi wakilnya nanti di parlemen baik itu di DPRD ataupun di DPR," paparnya,
Dodi tak menampik bila statusnya sebagai anak kandung dari Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, kerapkali menjadi ‘sasaran tembak’ lawan politiknya. Baginya, kinerjanya sebagai anggota dewan lebih penting.
"Saya yakin, bila kita bekerja, rakyat pun akan menilai objektif. Silahkan masyarakat menilai apa yang sudah saya lakukan di DPR untuk masyarakat Sumsel. Saya kira itu lebih penting," katanya.