Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesiapan Joko Widodo menjadi presiden mengancam koalisi Jakarta Baru yang telah dibangun antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Partai Gerakan Indonesia Raya. Lantas, bagaimana tanggapan Jokowi soal hal tersebut?
"Yang kita pegang konstitusi, undang-undang dan aturan. Kalau tiga itu memperbolehkan, ya pegangannya ke sana," ujar Jokowi di rumah dinas, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(15/3/2014).
Jokowi mengungkapkan, di alam demokrasi, segala hal bisa saja berubah. Demikian juga dengan respons terhadap perubahan itu. Ada yang senang, ada yang tidak. Ada yang mendukung dan tidak.
Jokowi mengaku, dirinya akan mengambil segala risiko, termasuk dengan meninggalkan koalisi Jakarta Baru yang dibangun antara PDIP dengan Gerindra dalam Pemilihan Kepala Daerah 2012.
Yang penting, lanjut Jokowi, sejak saat ini hingga mendaftarkan diri menjadi calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dia akan tetap bekerja sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan di DKI Jakarta bersama wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Senin sampai Jumat bekerja. Sabtu Minggu libur. Libur itu bisa saya gunakan bekerja biasa, atau untuk partai. Ya, ndak apa-apa dong," ujarnya.
Jakarta Baru merupakan koalisi antara PDIP dan Gerindra yang dibentuk menjelang Pemilukada DKI 2012 lalu. Koalisi tersebut mengusung Joko Widodo sebagai gubernur dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil presiden. Pasangan nomor urut tiga itu memenangkan Pemilukada dengan raihan 1.847.157 suara atau sebesar 42,60 persen.