Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli mendatang, berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara benar.
Sebab, dengan berpartisipasi dalam kedua even tersebut merupakan wujud penyaluran aspirasi masyarakat didalam perjalanan negara dan bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Sebaliknya, pengabaian hak pilih berdampak negatif bagi pembangunan Indonesia.
"Mengabaikan hak pilih pada pemilu, menyebabkan dampak negatif bagi pembangunan nasional," kata Pengamat Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan, di Jakarta, Senin (17/3/2014).
Syahrial menjelaskan, paling tidak terdapat tiga dampak negatif dari pengabaian hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu), khususnya jika penduduk yang berpartisipasi dalam pemilu berjumlah rendah.
Pertama, kata Syahrial, program pembangunan yang disiapkan oleh Presiden terpilih berpotensi tidak didukung oleh mayoritas penduduk.
Salah satu alasannya adalah karena penduduk yang tidak menggunakan hak suaranya tidak merasa menjadi pendukung dari program tersebut.
Oleh sebab itu, potensi gagalnya pencapaian tujuan pembangunan menjadi cukup besar, dan ini sangat berbahaya bagi suatu negara yang umur demokrasinya masih muda.
Kedua, lanjutnya, kelompok yang tidak menggunakan hak suara pada saat pemilu berpotensi menjadi kekuatan yang dapat melakukan 'sabotase' atas program-program yang telah disusun oleh pemerintah yang dikomandoi oleh Presiden terpilih. Risiko ini dapat berupa 'pembelokan' arah pembangunan, maupun berupa hambatan yang dapat memperlambat laju pembangunan.
Ketiga, kelompok yang tidak menggunakan hak suara, secara politis merasa berada diluar dari sistem politik yang dibangun, sehingga mereka dapat menganggap dirinya tidak bermasalah jika tidak memberikan dukungan kepada Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden terpilih.
"Dan ini jelas tidak sehat didalam sistem Demokrasi yang salah satunya ditandai dengan besarnya angka partisipasi didalam dukungan atas gerak pembangunan," katanya.