Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia Usaha Indonesia berharap Presiden baru lima tahun ke depan berani menanggalkan baju Partai Politik ketika mengemban tugas untuk memimpin negara ini.
Franky Sibarani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan fokus mengurus negara harus menjadi tugas utama dan pertama dijalankan oleh Presiden terpilih mendatang. Sehingga ketika terpilih, Presiden tidak lagi sibuk mengurusi persoalan-persoalan partainya.
Selain itu, kata Franky, Presiden terpilih harus berani mengambil keputusan untuk memilih anggota kabinet bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan partai politik pengusung. Tapi, Presiden terpilih akan lebih berpikir dan menempatkan banyak tokoh Profesional untuk mendukungnya mengerjakan tugas negara dan mensejahterakan rakyat.
"Kita perlukan Capres-cawapres yang bisa kerjasama. Siap melepaskan baju partai dan berani pilih Menteri yang profesional," tegas Franky Sibarani saat diwawancarai Tribunnews.com, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Apalagi, menurut Ketua Bidang Perdagangan Apindo ini, tantangan ke depan yang dirasakan dunia bisnis dan pelaku usaha lebih kompleks dan tidak ringan. Diantaranya, masalah-masalah hukum dan kepastian hukum, tidak sinkronnya pemerintah pusat-daerah, banyak aturan yang tumpang tindih dan masing-masing jalan sendiri.
Belum lagi, birokrasi yang panjang dan tidak efektif dalam pelayanan publik, permasalahan defisit perdagangan, defisit energi dan defisit keuangan negara, Infrastruktur, dan lainnya.
Karena itu, diharapkan pemerintahan yang baru nantinya mampu mengatasi masalah-masalah yang dinilai pelaku usaha sangat menghambat laju industri di Indonesia.
"Dapat mengatasi masalah-masalah birokrasi, kepastian hukum, urusan pusat-daerah, dan masalah ekonomi, defisit perdagangan, energi dan keuangan," tuturnya.
Selain itu Presiden baru mesti terbuka, komunikatif, tapi juga tegas. Berani tidak populis dan ada keberpihakan pada Pelaku usaha nasional, serta mengutamakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Energi lebih optimal untuk kebutuhan dalam negeri.