Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin mengatakan, pihaknya tak mencampuri urusan konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hanya, ia berharap pimpinan PPP bisa melakukan rekonsiliasi.
"Secara khusus, kami tidak membahas (konflik PPP) itu dalam pertemuan ini. Tapi, ada nuansa prihatin dengan apa yang terjadi di internal PPP," kata Din kepada wartawan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Senin (21/4/2014).
MUI melakukan dialog dengan 67 pimpinan ormas di tingkat pusat. Pertemuan itu membahas pandangan dari para ulama dan para pimpinan terkait pemilu legislatif 9 April yang lalu sekaligus pemilu presiden yang akan digelar pada 9 Juli.
Din mengatakan, sebagai salah satu parpol yang berlandaskan Islam, MUI mendorong agar pihak-pihak yang berselisih itu melakukan islah secara beradab dan bermartabat sesuai aturan partai serta Al-Quran dan hadits. Ia pun meminta agar PPP mensyukuri peningkatan perolehan suaranya dalam pemilu legislatif 9 April lalu.
"Sungguh besar harapan kami, para pimpinan PPP dapat menyelesaikan masalahnya," pungkas Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu. Tindakan Suryadharma yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Di antara delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.
Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya. Bahkan, pada Jumat pekan lalu, ia mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra, yang dihadiri langsung oleh Prabowo.
Balakangan, kubu Romahurmuziy geram dan memutuskan untuk mengadakan rapimnas yang memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatannya. Rapimnas itu juga memutuskan bahwa koalisi dengan Gerindra batal demi hukum.