TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Sekertaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, mengatakan salah satu hal yang akan segera dilakukan PPP usai islah adalah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik maupun calon presiden, untuk menghadapi pemilu presiden (Pilpres) pada Juli mendatang,
"Karena kita cukup tertinggal dibandingkan partai politik yang lain dalam hal komunikasi politik," ujar pria yang akrab disapa Romy kepada wartawan usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/4/2014).
Romy mengatakan Mukernas sudah memandatkan 10 orang anggota Dewan Musyawarah Partai, yang salah satunya adalah Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali, untuk melakukan konsolidasi kepada partai lain. Kata Romy hingga kini PPP masih belum menetapkan koalisi dengan partai manapun, dan terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai.
Pada Jumat lalu (18/4), Suryadharma mengumumkan dukungannya pada pencapresan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Namun keputusan itu mengundang reaksi dari sejumlah kader, hingga akhirnya digelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sehari setelahnya, dan memutuskan untuk memberhentikan sementara Suryadharma, dan digantikan dengan Wakil Ketua Umum, Emron Pangkapi.
Rapimnas pun menganulir dukungan terhadap Prabowo itu. Konflik yang berkepanjangan itu membuat PPP tida bisa fokus membangun komunikasi politik dengan partai lain.
Romy menyebutkan dukungan terhadap Prabowo oleh Suryadharma adalah dukungan pribadi, karena hal itu tidak dilakukan melalui mekanisme partai, yakni Rapimnas. Sedangkan Suryadharma melanggar hal tersebut.
PPP menurutnya masih terbuka untuk bergabung dengan empat poros yang mungkin dibangun, yakni poros Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang mengusung Joko Widodo (jokowi), Poros Partai Gerindra dengan Prabowo bahkan dengan Partai Golkar yang mengusung Aburizal Bakrie.
"Atau poros keempat yang mungkin dibentuk dengan partai Demokrat," terangnya.
Nama-nama yang diusulkan oleh Majelis Musyawarah Partai, kemudian dibahas pada Rapimnas yang akan digelar pada awal Mei. Forum Rapimnas itu kemudian akan mengkukuhkan siapa yang akan didukung PPP pada pilpres Juli mendatang.