Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI secara kultural adalah Panglima Tertinggi bagi para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan kebiasaan itu masih bertahan hingga saat ini.
Karena itu, sangat ironis dan aneh bila seseorang yang pernah dipecat TNI, yakni Prabowo Subianto, menjadi presiden RI di masa mendatang.
Penilaian itu disampaikan oleh Pengamat Militer, Al Araf, kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/5/2014).
Di dalam konstitusi, kata Al Araf, seorang presiden memang membawahi angkatan-angkatan perang. Dan karena presiden mengangkat panglima TNI dan para kepala staf angkatan, secara otomatis, sang presiden pun menjadi panglima tertinggi yang mengendalikan TNI.
Pada titik itu, Al Araf menekankan bahwa demi menjaga moralitas prajurit, seorang panglima tertinggi TNI sebaiknya adalah yang tidak bermasalah. Kondisi demikian berbeda apabila Prabowo Subianto yang menjadi presiden RI.
"Karena secara etika bermasalah. Dia pernah dipecat TNI. Pemecatan itu hal yang buruk. Makanya seorang presiden adalah sebaiknya orang tak memiliki masalah secara etika," tegas Al Araf.
"Menjadi sangat aneh dan ironis bila yg pernah dipecat TNI justru menjadi panglima tertinggi TNI," imbuhnya.
Al Araf melanjutkan, sebenarnya Prabowo tak pantas maju sebagai calon presiden. Karena dirinya sampai sekarang diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM.
Selain itu, Prabowo juga pernah dipecat sebagai prajurit TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira TNI karena dugaan melanggar aturan pada 24 Agustus 1998.
Untuk diketahui, bagi seorang prajurit TNI, pemecatan adalah hukuman terberat karena berarti dianggap tak pantas menjadi bagian dari korps.
Pada konteks itu, lanjut Al Araf, orang yang dipecat di internal tentara karena alasan pelanggaran, tak seharusnya menjadi contoh bagi prajurit lainnya.
"Prajurit takkan menjadikan seseorang yang dipecat sebagai contoh. Lucu kalau panglima tertinggi adalah seseorang yang tak patut dicontoh," tukasnya.
Pada kesempatan itu, Al Araf menekankan itu juga jadi alasan bagi siapapun oknum prajurit TNI untuk berhenti dari niat diam-diam mendukung Prabowo di pilpres.
Menurutnya, jangan sampai infrastruktur TNI dan komando teritorialnya dimanfaatkan demi memenangkan capres berlatarbelakang militer.
"Prabowo bukan capres militer yang pantas didukung. Karena dia memiliki kelemahan di dalam track record yang buruk itu.
Catat saja, dia naik pangkat tiga kali dalam 1,5 tahu saat masih di TNI. Nepotismenya kuat sekali," jelas dia.
"Bisa-bisa Indonesia jadi bangsa pariah, dikucilkan bangsa lain, hanya karena presidennya diduga pernah melakukan pelanggaran HAM," ujarnya.