Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontras mengaku prihatin dengan adanya rencana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Wacana pemberian gelar itu dihembuskan oleh pasangan Prabowo-Hatta.
"Ini sebuah keprihatinan bagi kami. Agendanya tidak jelas karena rencana itu tanpa mempertimbangkan aspek HAM dan korban yang masih hilang," kata Aktivis Kontras Kris Biantoro di kantor Kontras, Jakarta, Minggu (8/6/2014).
Apalagi, kata Kris, dalam struktur tim sukses terdapat Mantan Ketua MK Mahfud MD yang melakukan Uji materi (judicial review) terhadap Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 mengenai gelar dan tanda kehormatan. Dimana salah satu nominatornya adalah Soeharto.
Kris mengatakan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto harus ditolak.
Apalagi, Soeharto diduga terlibat dalam pelanggaran HAM. Ia mencontohkan kasus Tanjung Priok, Talangsari Lampung, pembredelam media, kasus Marsinah, tragedi 27 Juli 1996 dan penculikan aktivis pro demokrasi.
"Ini menghina proses perjalanan reformasi. Partai-partai juga tidak menghargai temuan Komnas HAM mengenai kejahatan Soeharto," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Kris membantah bila pernyataan Kontras dikaitkan dengan dukungan kepada capres tertentu.
Ia mengatakan pihaknya tidak memberikan dukungan kepada siapapun. "Apa yang disampaikan kami tidak memihak capres-cawapres tertentu," imbuhnya.