Babinsa Ingin Dihapuskan, Mantan Wakasad Teringat Makalah DN Aidit

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakasad Letjend TNI (Purn) Suryo Prabowo teringat soal PKI saat munculnya desakan agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) dibubarkan. Suryo mengatakan dalam makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul 'Laporan singkat tahun 1964 tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat'.

DN Aidit menyampaikan bahwa rakyat di desa bisa sejahtera bila 7 'setan desa' yaitu tuan tanah, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, bandit desa, pemungut zakat, dan kapitalis birokrat desa (termasuk diantaranya Babinsa) dihapuskan.

"Kelompok 'merah' yang terdiri dari koalisi PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah DN Aidit ," kata Suryo dalam pernyataannya, Senin(9/6/2014).

Suryo menilai hal tersebut semacam pola yang secara sistematis ingin menjauhkan TNI dari rakyat.

"Padahal TNI dan rakyat itu seperti ikan dan air. Sayangnya petinggi TNI terutama AD mudah tergoda iming-iming kekuasaan. Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok 'merah' tersebut," ujarnya.

Menurut Suryo, manuver politik tersebut terbaca oleh Presiden SBY. "Itulah mengapa SBY menekankan perwira tinggi TNI AD agar tetap netral. Sadar langkahnya terbaca Presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike, atau mendahului melakukan serangan politis kepada koalisi merah putih tentang pelibatan Babinsa," ungkap penerima bintang Adhimakayasa sebagai lulusan terbaik Akmil tahun 1976 tersebut.

Sebelumnya, desakan agar Babinsa dibubarkan muncul dari kubu Jokowi-JK sebagai reaksi terhadap ditemukannya oknum Babinsa yang meminta warga memilih capres tertentu.

Sebaliknya, Suryo menganjurkan daripada berpolitik busuk yang dapat merusak hubungan TNI dan rakyat, lebih baik sesama capres beradu visi, misi atau program. "Sesama Jenderal ini 1 ilmu, 1 buku dan 1 guru. Jadi mudah sekali membaca strateginya. Makanya Prabowo lebih fokus pada visi, misi dan program kerja pro rakyat. Dituduh borjuis rapopo, yang penting kebijakannya populis. Lagi pula borjuis itukan istilah yang biasa digunakan komunis," tutupnya.