News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Calon Presiden 2014

Dibandingkan SBY, Jokowi Dinilai Lebih Prioritaskan Palestina

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo atau Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai memenuhi undangan KPK, di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2014). Kedatangan Jokowi ini untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya sebagai syarat pencalonan presiden. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Mantan Menteri Luar Negeri era Abdurahman Wahid (Gusdur), Alwi Shihab, mengatakan terdapat perbedaan terkait isu Palestina antara Joko Widodo dan pemerintahan sebelumnya.

Lanjut Alwi, hal tersebut terlihat dari visi misi Capres serta pemaparan Jokowi dalam debat putaran tiga beberapa hari yang lalu. Jokowi menempatkan isu Palestina sebagai prioritas utama.

"Bukan berarti SBY tidak peduli namun ada yang kurang. Saya mengakui bahwa pemerintahan yang lalu lalu tidak menunjukan prioritas utama, prioritas iya namun tidak utama untuk berpartisipasi aktif di  Palestina," ujar Alwi di Apartement Executive Menteng, Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Alwi Sihab  mengatakan dirinya tidak  menihilkan  upaya  yang telah dilakukan  pemerintah sebelumnya. Namun lanjut Alwi yang dilakukan pemerintahan sebelumnya belum diartikulasikan lebih mendalam.

Mantan Menkokesra era Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan rencana Jokowi untuk membuka kedutaan besar di Ramallah merupakan hal baru dan menjadi nilai lebih.

"Indonesia sebagai muslim terbesar disini perlu menunjukan sikap yang konkrit bukan  wacana. Hal yang konkrit dari Jokowi yaitu membuka kedutaan di Ramallah," ujar Alwi.

Alwi mengatakan dengan membukanya kedutaan di Ramallah maka upaya Indonesia berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestian dan perdamaian di Timur Tengah lebih mudah.

"Dengan dibukanya kedutaan di Ramallah, apabila pemerintah hendak melakukan diplomasi, akan diakui, karena ada kantor perwakilan di sana," ujar Alwi

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini