Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Preisidium Parade Nusantara Sudir Santoso menyatakan Prabowo Subianto tidak memalsukan sejarah terbitnya Undang-Undang Desa. Calon presiden urut satu itu lebih dulu menandatangani komitmen dengan pihaknya.
"Prabowo Subianto adalah satu-satunya calon presiden yang memiliki andil dan kontribusi dalam perjuangan Parade Nusantara demi mewujudkan Satu Desa Rp 1 Miliar," ujar Sudir saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (7/6/2014).
Menurut Sudir, komitmen Prabowo berdampak dan mampu mempercepat lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya alokasi 10 persen dari APBN dengan kisaran Rp 1 miliar sampai Rp 1,4 miliar untuk desa.
Bukti dukungan Prabowo pada pembangunan desa tak menyalahi sejarah lahirnya UU Desa, adalah penandatangan komitmen bersama Parade Nusantara dengan slogan Satu Desa Satu Miliar pada Oktober 2013 sedangkan pengesahan UU Desa pada 15 Januari 2014.
"Makanya, bukan Prabowo yang memalsukan sejarah, tapi Budiman Sudjatmiko yang memalsukan sejarah, dan tidak memahami secara utuh proses sejarah yang sebenarnya," sindir Sudir.
Prabowo juga menjanjikan Kementerian Pembangunan Desa untuk melancarkan UU Desa. "Itu ada dalam komitmen yang sudah ditandatangani. Bertujuan agar uang pembangunan dapat tersalurkan dan tepat guna. Tidak menguap pada 14 kementerian lainnya," terangnya.
Kata Sudir, salah satu Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan yang selama ini selalu terkesan membela dan memperjuangan nasib desa, sebetulnya tidak mendukung secara utuh dan konsisten.
"Dalam catatan Parade Nusantara pada tahap penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah adalah sikap resmi sembilan fraksi. Fraksi PDI Perjuangan satu-satunya fraksi yang tidak mendukung alokasi Dana Desa 10 persen dari APBN," klaim Sudir.
Parade Nusantara berharap besar kepada Budiman, yang juga menjabat sebagai Pembina Parade Nusantara untuk dapat mengkonsolidasi kekuatan Fraksi PDI Perjuangan di parlemen agar dapat memperjuangkan aspirasi mereka.
"Dengan inkonsistensinya Fraksi PDI Perjuangan sebagai induk partai di mana Budiman Sudjatmiko berada, menolak misi perjuangan Parade Nusantara. Dampaknya, hubungan Parade Nusantara dengan Budiman terputus," terangnya.