Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI periode 2014-2019 harus bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia yang sudah dibangun dengan baik oleh Presiden SBY.
Adalah sebuah bencana bila demokrasi yang sudah dipertahankan oleh SBY selama dua periode, harus dimundurkan oleh pemimpin mendatang yang ingin mengembalikan sistem demokrasi ala Orde Baru.
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, sistem demokrasi di Indonesia baru tumbuh.
Karenanya, setiap rejim yang terbentuk harus menggerakkan demokrasi ke kualitas lebih baik.
Sebab demokrasi bukan sistem yang bisa langsung maksimal begitu diterapkan, namun harus ada pembiasaan terhadap nilai-nilainya atau disebut institusionalisasi.
"Ke depan, siapapun yang terpilih harus justru membuat kualitas demokrasi lebih baik, dimana intitusionalisasi itu harus terkonsolidasi.
Presiden terpilih, siapapun itu, harus bergerak lebih maju dari apa yang sudah dilakukan rejim SBY yang mempertahankan demokrasi," tegas Rudi Rohi ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Apabila demokrasi dimundurkan, semisal kembali ke model otoriter seperti yag dipraktikkan oleh rejim Orde Baru, jelas akan menimbulkan bencana.
Sebab mayoritas rakyat Indonesia saat ini sudah sadar telah mengalami pengalaman buruk dengan sistem otoriter di Orde Baru.
Dimana kemiskinan dirasakan puluhan tahun, penindasan di daerah, dan individu dimarginalkan tak bisa bersuara. Yang ada, kelompok tertentu menguaasi dan merampok atas nama negara.
"Sekarang kita sadar setiap satu suara pun penting menyuarakan aspirasinya.
Kalau kita memaksakan otoritarianisme, negara ini akan pecah. Karena banyak daerah yang sudah merasakan buruknya otoritarianisme dan pasti melawan," tandasnya.
Pernyataan Rudi itu menanggapi tulisan Peneliti Politik yang berbasis di Australian National University, Profesor Edward Aspinall dan Dr.Marcus Mietzner.
Keduanya menilai capres nomor urut 1, Prabowo Subianto, sudah memberikan indikasi yang sangat jelas bahwa ia ingin mengembalikan format politik Indonesia ke sistem otoriter – antara lain, dengan menghapus pemilihan langsung.
Hal itu didasarkan orasi Prabowo dalam salah satu acara di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Sabtu (28/6/2014).
Prabowo menyatakan bahwa pemilihan langsung tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia dan memberi sinyal kuat bahwa dia ingin melenyapkan praktek itu.
Baik Aspinall dan Mietzer sepakat berasumsi apa yang ada dibenak Prabowo bukan hanya penghapusan pemilu kepala daerah, tetapi juga kembali kepada pemilihan tidak langsung Presiden melalui MPR, proses yang digunakan Suharto yang pada masa lalu, dan akan selalu, yang terbuka untuk manipulasi dan politik patronase.
Menurut Rudi Rohi, wajar bila para pemikir demokrasi yang sudah optimis selama dua periode kepemimpinan SBY menjadi khawatir.
Sebab mengembalikan ke praktik otoriter ala Orba akan memutus mata rantai hubungan rakyat dengan pemimpinnya.
"Karena belum ditemukan model lebih baik sebagai pengganti demokrasi.
Makanya sederhana, apapun sebutannya, kalau hubungan rakyat dan calon pemimpin diputus mata rantainya, sejak saat itulah demokrasi itu mati, sejak saat itu legitimasi kedaulatan pemerintahan sudah tak ada," jelasnya.
"Maka bahaya, kalau misalnya salah satu calon presiden itu benar-benar melaksanakan niat kembali ke sistem ooriter ala Orba. Ini warning bagi semua."