Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama penyelenggaraan Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) banyak beredar hasil survei di kalangan masyarakat.
Bahkan, tak jarang, hasil survei satu lembaga dengan lembaga survei lainnya sangat jauh berbeda hasilnya.
Mencuatnya dugaan adanya hasil survei pesanan pun tak terhindarkan.
Pakar psikologi politik UI Hamdi Muluk menyatakan, untuk menghindari berkembangnya hasil survei pesanan atau hasil survei abal-abal, maka perlu adanya standardisasi bagi lembaga survei.
Baik Standardisasi metodologi survei, standardisasi sampling, dan lainnya.
“Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) harusnya punya semacam standardisasi. Kemudian, punya standardisasi metodologi,” kata Hamdi Muluk dalam diskusi Persepi bersama media di Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Saat ini, Hamdi menegaskan, ada gejala di masyarakat atas menjamurnya hasil survei atau lembaga survei 'abal-abal'.
Menjamurnya lembaga survei seperti ini didorong oleh kondisi atau kepentingan politik yang beragam di Pemilu.
Termasuk, untuk memenangkan kandidat presiden tertentu.
Atau, katanya lagi, hasil lembaga survei pesanan atau abal-abal ini dimaksudkan untuk memengaruhi sikap pemilih yang masih mengambang.