Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Maraknya laporan C1 yang salah angka menimbulkan kecurigaan Tim Kampanye Nasional Jokowi JK. Setidaknya hal itu yang dikemukakan oleh politisi Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi.
"Modus operandi yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu yang merubah hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Jokowidodo-Jusuf Kalla di Formulir C1, merupakan suatu kejahatan dalam demokrasi pemilu", tegas Yuddy yang juga Ketua DPP Partai Hanura, Selasa (15/7/2014).
Yuddy meminta Bawaslu dan DKPP segera menyelidiki mengapa adanya kesalahan dalam penulisan hasil penghitungan suara yang tertuang di Form C1 yang diperoleh dari masing-masing pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
"Kesalahan penulisan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pemilu ditingkat PPS dan PPK merupakan sesuatu hal yang tidak rasional dan tidak wajar," kata Yuddy.
Namun, kalau kesalahan hasil penulisan perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden hanya berada disegelintir TPS dan PPK, dan juga merugikan kedua pasangan calon Presiden- calon Wakil Presiden, hal itu bisa disebut rasional dan dapat ditolerir.
"Tapi kalau kesalahan ini terjadi dibanyak TPS dan ada hampir di setiap Provinsi serta salah penulisan hasil perolehan suara hanya merugikan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Nomor Urut 2, Jokowi-JK, saja, maka hal ini sangat tidak wajar, dan terlihat adanya dugaan kejahatan berjamaah yang dilakukan oleh para aparatur penyelenggara pemilu untuk menjegal Joko Widodo dan Jusuf Kalla supaya tidak terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden," paparnya.
Kemarin Tim Hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla menyampaikan bahwa timnya menerima 160 laporan dugaan kecurangan saat Pemilu Presiden (Pilpres), 9 Juli 2014, di seluruh wilayah Indonesia. Dari 160, sebanyak 101 sudah tertabulasi.