Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengaku siap menerima kepercayaan dan tanggungjawab kelak diminta bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
"Harus terima dong, masak enggak diterima. Kami punya kader banyak yang siap," ujar Karding kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Karding tidak mempersoalkan susunan kabinet karena memang hak prerogatif Jokowi selaku presiden terpilih. Sejak reformasi, sikap PKB tidak mendikotomikan partai dan kabinet. PKB memag sejak awal memaknai koalisi tanpa syarat.
"Soal PKB atau Partai NasDem, Hanura ke dalam kabinet itu murni hak prerogatif Pak Jokowi. Sampai hari ini kami PKB enggak pernah meminta. Apa pun gak pernah. Tidak minta menteri, tidak minta jatah," tegas Karding.
PKB, sambung Karding, tetap mengawal pemerintahan Jokowi-Jk. Menurutnya PKB memiliki kewajiban politik dan moral mengawal keduanya yang diusung partai koalisi tanpa syarat ketika sebelum pilpres dan setelah pilpres.
"Kami deal, mengikuti, menjalani Pak Jokowi dan Pak JK sebagai presiden. Dan PKB tidak minta syarat apa pun. Enggak minta uang atau imbalan," terang Karding sambil menambahkan, sampai kapan pun PKB siap dimintai masukan.