Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan sampai saat ini pihaknya belum melakukan komunikasi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
"Kami tidak bisa masuk karena masih ada proses MK," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Jokowi mengatakan, jika pihaknya ingin memasukkan program-program unggulan, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, maka harus menunggu APBN Perubahan pada tahun 2015 mendatang.
"Ya. Masuk di APBN perubahan. Tapi kalau setelah MK ada ruang untuk masuk ya bisa saja masuk. Tapi setelah MK ya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Firmanzah mengungkapkan Jokowi tidak bisa memaksakan program-programnya dalam RAPBN 2015. Ada konsekuensi yang harus ditanggung jika Jokowi tetap memaksa program-programnya masuk.
"Program presiden terpilih seperti Kartu Indonesia Sehat itu baru bis dimasukkan pada RAPBN Perubahan 2015. Kalau mau dimasukkan sekarang, akan mengulang proses dari awal. Kalau dipaksakan masuk, pemerintah bisa di MK-kan karena tidak mentaati Undang-Undang," kata Firmanzah.