Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Taufik Basari heran kepada tim Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang mempermasalahkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) setelah putusan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014.
"Kalau ada keberatan, seharusnya di awal, bukan dipermasalahkan setelah tahu hasilnya," kata Taufik dalam acara Sindo Polemik dengan tema Pilpres Belum Beres di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/8/2014).
Menurut Taufik, tim Prabowo-Hatta dalam permohonannya menyatakan jumlah DPKTb jumlahnya sangat banyak dan dinilai merugikan pasangan nomor urut satu pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014.
"Sebenarnya DPKTb ini siapa si yang diuntungkan? Paling besar jumlah DPKTb itu kan ada di Jawa Barat dan Sumatera Barat," cetusnya.
Lebih jauh dia mengatakan, permasalahan DPKTb tersebut seharusnya bukan menjadi permasalahan yang krusial dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK), terlebih para saksi tersebut tidak dapat menjelaskan secara detai apa yang diajukan pemohon tentang pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif. "Ini harus dibuktikan kecurangannya bagaimana, jangan menuduh," cetusnya.