Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung gagasan Joko Widodo yang berencana menerapkan peraturan baru, yakni para menteri mendatang harus melepas jabatannya di partai politik.
"Kalau isinya orang partai, kepentingan partai-partai koalisi sudah mengkooptasi kabinet. Jadi, kader partai di kabinet, harus melepas jabatan partai. Mengutamakan kepentingan arus publik, agar tidak ada konflik kepentingan," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).
Menurut Abdullah, jika para menteri tidak meninggalkan jabatan dipartainya ditakutkan nantinya, menteri tersebut akan memanfaatkan instansinya sebagai akses modal politik dan kepentingan partai tempat dirinya berpijak.
"Sudah seharusnya kabinet diisi profesional punya integritas, ketika ditunjuk ini merupakan cerminan apakah kabinet kerja atau transaksional partai pengusung," ujar dia.
Selain itu, Abdullah pun menuturkan, presiden Indonesia ke depan juga harus tidak memiliki beban dan tidak melindungi pihak-pihak yang bersalah, walau pihak tersebut partai koalisinya.
"Karena sebagai leader, pola pemberantasan korupsi harus tergambarkan, bukan pencitraan," katanya.