Jangan Dibela Kalau Pemerintahan Jokowi-JK Salah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petinggi PDIP berharap Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat menggerakkan pemerintahan secara cepat. Gerak pemerintahan itu juga harus mampu merealisasikan janji kampenye sebagai cara menjawab tingginya ekspektasi publik.

"(Namun), tak ada manusia yang sempurna. Superman (tokoh komik), juga tidak sempurna," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014).

Di situlah ia meminta peran semua pihak untuk ikut mengawasi dan memberikan kritik membangun untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan tersebut.

"Kami tidak mau kalau pemerintahan (Jokowi-JK) salah terus dibela," kata Maruarar.

Anggota Komisi XI DPR itu melanjutkan, sekarang masyarakat bisa dengan sangat mudah ikut terlibat dalam pengawasan kinerja pemerintahan.

Dengan alasan itu, Maruarar berharap pemerintahan Jokowi-JK membuka diri pada semua masukan yang muncul dari partai pendukung maupun partai di luar pemerintahannya. "Sekarang ini ada kewarasan yang membuat kita tidak bisa bohong," ujar dia.

Maruarar pun menambahkan bahwa ekspektasi publik kepada Jokowi sudah teramat tinggi. "Kalau tidak bisa dibuktikan tentu akan melahirkan kekecewaan," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum menetapkan Jokowi-JK sebagai pasangan presiden-wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014, pada 22 Juli 2014. Mahkamah Konstitusi juga sudah menolak seluruh gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Jokowi-JK akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2014 pada 20 Oktober 2014.