Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Arif wicaksono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontras menilai Pemerintahan Jokowi-JK sangat rentan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana terjadi pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terkait adanya sosok Wiranto dan Hendropriyono yang selama ini mendukung Jokowi.
"Kedua nama itu terlibat dalam penegakan HAM. Jika mereka melakukan bargaining position maka akan ada pelanggaran HAM selanjutnya yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Kami tidak yakin penuntasan HAM akan tercapai selama ada orang-orang itu," ujar Ketua Biro Penelitian Hukum dan HAM Kontras Chrisbiantoro di Kontras, Jakarta, Minggu (24/08/2014).
Menurut Chrisbiantoro, dua nama mantan petinggi TNI itu dianggap memiliki catatan buruk terhadap kasus pelanggaran HAM, meskipun tidak terbukti secara hukum. Alasan politis menjadi dugaan kuat di balik tidak ditangkapnya kedua orang ini.
"Mereka tidak ditangkap karena alasan politis, jadi sebenarnya gampang saja untuk mengetahuinya dengan rekonsialisasi aktor kejahatan dan korban HAM yang selama ini tidak pernah terjadi," terang Chris.
Jika tetap memasang kedua nama di atas, Jokowi dianggap akan sama dengan rezim SBY yang juga memiliki sejarah buruk dalam pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas dan tidak diselesaikannya penyelesaian atas sejumlah kasus HAM.
"Jika tetap memasang, maka apa bedanya Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau dengan Prabowo? Ini yang kita tunggu," katanya.