Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Joko Widodo meminta menteri melepas jabatan partai politik terus bergulir. Apalagi, PKB seperti tidak sependapat dengan ide Jokowi tersebut.
Wakil Sekretaris PKB Abdul Malik Haramain mengatakan susunan kabinet serta rangkap jabatan masih menjadi kajian pihaknya.
"Tentu Pak Jokowi selalu berkomunikasi dengan parpol koalisi. Tak hanya efektivitas kabinet besok, termasuk nomenklatur kelembagaan dan struktur kabinet," ujar Malik di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Malik mengatakan permasalahan menteri tidak terlalu sulit. PKB, katanya, memiliki kader-kader tebaik yang berkualitas duduk di jabatan menteri.
"Yang terpenting formasi kabinet besok seperti apa, apakah tetap seperti sekarang," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR itu meminta Jokowi memberhatikan reformasi birokrasi yang belum berjalan dengan baik.
"Tentukan menteri itu gampang. Menurut pengalaman selama ini kan begitu. Menteri-menteri bagus, profesional ternyata enggak jalan. Efektivitas birokrasi yang 100 persen mendukung," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak sependapat dengan gagasan bahwa menteri dalam kabinet pemerintahahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus melepas jabatan struktural di partai politik. Menurut Muhaimin, menteri yang memegang jabatan di parpol masih bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri.
"Kayak sekarang saya ketua umum, full waktu saya 100 persen untuk menteri," kata Muhaimin di Rumah Transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta, Rabu (13/8/2014) malam.