News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Duet Jokowi JK

Strategi Jokowi Cegah Koruptor Masuk Kabinet

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Rendy Sadikin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

HALAL BIHALAL GURU HONORER - Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyambangi kegiatan Halal Bi Halal yang dihadiri sekitar 700 orang guru bantu di GOR Otista, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Rabu (3/9/2014). Jokowi menjamin akan mengurusi permasalahan guru bantu yang ingin diangkat menjadi PNS sejumlah 5700 orang lebih. Warta Kota/henry lopulalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiga menteri dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjerat kasus korupsi.

Ketiga menteri tersebut adalah Mantan Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) Andi Mallarangeng, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Peristiwa itu menjadi pelajaran berharga bagi presiden terpilih Joko Widodo agar menteri-menteri yang masuk kabinetnya tidak jatuh ke lubang yang sama.

"Gini lho, untuk itu sistem diperbaiki. Ruang-ruang untuk berbuat menyimpang itu harus ditutup. Itu membangun sistem. Seperti sudah kita lakukan, kita mulai itu, e-budgeting, e-catalog, e-audit, pajak online. Itu kan terus mengurangi peluang untuk bermain-main. Plus law enforcementnya harus bener," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis (4/9/2014).

Jokowi menjelaskan, cara pertama adalah ketika proses seleksi calon menteri. Rekam jejak calon, kekayaan, dan intergritas mereka harus dipastikan betul.

"Seleksinya harus benar. Saya kan sudah berulang kali sampaikan. Rekam jejak itu harus betul-betul dilihat. Kedua, integritas. Ketiga, dicek kantongnya ada berapa, lewat KPK dan PPATK,” katanya.

Namun, Jokowi juga menyadari bisa saja menteri yang tadinya baik, lalu tergiur untuk korupsi.

"Karena sekarang ini, misalnya kamu orangnya baik banget tetapi karena sering digoda kan jadi tidak baik," katanya.

Pencegahan selanjutnya menurut Jokowi, menteri tidak merangkap jabatan struktural di partai politik. Pasalnya rangkap jabatan seperti itu sangat rawan korupsi.

"Ya kan saya sudah sampaikan. Sebaiknya yang di kabinet itu tidak merangkap di eksekutif di parpol," kata Jokowi.

Diketahui, kasus pemerasan Menteri ESDM Jero Wacik, menambah daftar menteri Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini