Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath mengimbau semua Umat islam memenuhi masjid hingga musala pada hari pencobolosan 17 April 2019.
Pria bernama asli Muhammad Gatot Saptono itu menginginkan adanya gerakan Subuh Akbar Indonesia pada hari tersebut, sebelum masyarakat datang ke TPS masing-masing.
"Subuh yang jumlah jemaahnya membeludak seperti Idul Fitri dan diselenggarakan di seluruh NKRI, tentu daerah-daerah yang ada masjid dan musalanya," katanya, dalam acara Apel Siaga 313 di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).
Salat subuh berjamaah, kata Al Khathath, bertujuan agar masyarakat dapat menangkal 'serangan fajar'.
"Tolong tanggal 17 April, di masjid masing-masing. Satu jam sebelum subuh warga dipanggil ke masjid, supaya menghindari serangan fajar. Nanti kan banyak yang nyawer," ucapnya di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).
Baca: Maruf Amin Batal Hadiri Kampanye PDIP di Senayan
Pun, Al Khathath mengasihani KPK yang akhir-akhir ini rutin menggelar operasi tangkap tangan (OTT).
Harapannya, dengan salat subuh berjamaah, OTT makin berkurang terhadap caleg nakal.
"Kan sudah ketangkap tangan, kasihan KPK, caleg akan banyak puluhan ribu kalau mau OTT semua. Kan KPK capek. Kita lawan dengan salat subuh berjemaah," ujarnya.
Al Khaththath mengingatkan agar jemaah memilih calon presiden yang amanah dan adil.
Menurutnya, amanah dan adil adalah faktor utama dalam memilih pemimpin.
"Pilih pemimpin yang mengemban amanat rakyat dan memerintah dengan adil. Kita perlu presiden yang amiinan (amanah), enggak harus namanya Amin. Dan adiilan (adil), ini Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) presiden," tuturnya.
Dengan gerakan Subuh Akbar Indonesia, kata Al Khaththath, panitia di setiap TPS akan dibentuk untuk mengajak seluruh Umat Islam salat subuh berjemaah.
"Kalau masjid besar bisa muat 1.000 orang atau 5 TPS. Kita punya panitia di setiap TPS dan panitia gabungan di masjid-masjid. Kita ikat hatinya, kita luruskan, kita tautkan bahwa ikut pemilu karena agama," ujarnya.
Sebab, kata Al Khaththath, pemilu tanpa menyertakan agama tidak akan mendapatkan pahala.
"Seperti halnya laki-laki berhubungan dengan perempuan tanpa ada ikatan agama," ucapnya.
Sementara, Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengklaim adanya temuan 17,5 daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah.
Slamet Maarif pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menangani masalah tersebut. Jika tidak, ia mengatakan berarti KPU zalim.
"Ada penemuan 17,5 juta suara dalam DPT yang bermasalah, itu bukan hal sepele. Kami mengingatkan KPU bahwa itu persoalan besar yang harus cepat ditangani," ujar Slamet Maarif di atas mobil komando, dalam Apel Siaga 313 di depan Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).
"Sebab kalau tidak, sampai dengan pemilu, berarti KPU zalim," sambungnya.
Menurutnya, apabila KPU tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini, maka akan zalim ke masyarakat Indonesia, yang menentukan pilihan.
Slamet Maarif juga menegaskan pihaknya termasuk zalim jika tidak memperjuangkan masalah DPT ini. Apalagi, dirinya mengetahui ada permasalahan tersebut.
"Kalau kami tidak perjuangkan, kami juga termasuk zalim. Wahai KPU, kalau anda membiarkan, maka anda zalim ke istri dan keluarga, bahkan zalim ke rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri mampu menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
Terutama, kepada KPU dan Bawaslu sebagai wasit, agar tetap berlaku adil jujur tidak boleh ada kecurangan.
Sedangkan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis meminta Pemilu 2019 berlangsung jujur.
Jika Pemilu berlangsung jujur, katanya, maka pemilu damai pun akan terwujud.
"Saya katakan ingin ikut dekati pemilu jujur dan adil seperti hari ini yang kita laksanakan. Karena pemilu yang jujur akan menimbulkan pemilu damai. Kalau tidak ada pemilu jujur, tidak akan ada pemilu damai," papar Sobri Lubis.
Menurutnya, jika ada kecurangan yang dilakukan oleh aparat dan penyelenggara pemilu, maka rakyat tidak akan rela.
Apalagi, tuturnya, para aparat dan penyelenggara pemilu digaji oleh rakyat. Sehingga, kata dia, jika mereka tidak bekerja untuk rakyat, maka Allah SWT akan menghukumnya.
Para pelaku kecurangan disebutnya akan memakan uang haram, yang membuat energi pemilu menjadi negatif.
"Gaji itu rakyat udah gaji sukarela, bayar pajak setia sama negara. Makan gaji rakyat mau kerja bukan buat rakyat. Yang kayak gini kita serahkan sama Allah biar dihukum dunia akhirat," bebernya.
Sobri Lubis pun mengajak masyarakat untuk berani menegakkan keadilan dan membuat pemilu berlangsung jujur.
"Siap berjuang? Siap mendukung? Kita dukung mereka harus berani menegakkan demi rakyat dan negara. Kita siap bersama-sama dengan pemerintah Indonesia untuk pemilu jujur. Kita bergerak dengan KH Al Khathtath siap berjihad, siap berjuang demi negara kita," bebernya. (Reza Deni/Ilham Rian Pratama/Vincentius Jyestha)