TRIBUNNEWS.COM - Nasib sekolah kembali dibuka pada tahun ajaran baru 2020/2021 yang jatuh pada 13 Juli 2020 ini masih menggantung.
Donny Gahral selaku Juru Bicara Kantor Staf Presiden, mengatakan keputusan soal kapan sekolah dibuka kembali masih belum pasti.
Pasalnya, nasib di pendidikan di era new normal ini masih dikaji oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Arahan presiden (tahun ajaran baru yang seharusnya dibuka 13 Juli mendatang, red), masih dikaji kembali secara mendalam."
"Sampai kapan sekolah akan dibuka, tergantung hasil kajian dari Kemenko PMK dan Kemendikbud," ujar Donny dalam diskusi Satu Meja The Forum Kompas TV.
Baca: Kesiapan Indonesia Hadapi New Normal di Dunia Pendidikan, Pengamat: Tidak Semaksimal yang Diharapkan
Kendati demikian, Donny menuturkan, ada kemungkinan sekolah akan ditunda untuk dibuka kembali.
Terlebih, penularan virus corona di lingkungan sekolah terlalu berisiko terhadap para pelajar.
"Kemungkinan akan ditunda karena terlalu berisiko, artinya kesehatan masih diprioritaskan," jelas Donny.
Donny juga menuturkan, apabila sekolah terpaksa dibuka, maka akan ada protokol kesehatan yang ketat di era new normal.
"Misalnya jumlah siswa perkelas dikurangi supaya ada physical distancing, masker digunakan, tes suhu dan lain lain," papar Mantan suami dari Rieke Dyah Pitaloka ini.
Baca: Pengamat Nilai Bidang Pendidikan Harus Siap Hadapi New Normal: Adaptasi Cepat dan Tepat adalah Kunci
Donny membeberkan, untuk saat ini belum ada keputusan terkait kapan dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021.
"Yang ditunda adalah tanggal dibukanya kembali sekolah, tanggal 13 Juli 2020 itu dikaji kembali,
tidak tanggal itu."
"Kapannya itu tergantung kajian, risiko, dan indikator epidiemologinya apakah sudah aman atau tidak untuk membuka sekolah kembali," terangnya.
Lantas bagaimana tanggapan pengamat pendidikan terkait nasib sekolah akan dibuka di era normal?
Pengamat pendidikan asal Surabaya, Moch Isa Anshori menganalogikan pendididikan saat ini dengan situasi Jepang saat terpuruk akibat kota Nagasaki dan Hiroshima di bom Amerika.
Baca: Soal Rencana Sekolah Dibuka Padahal Corona Belum Reda, Pengamat: Harus Ada Aturan agar Siswa Aman
"Saat itu, Kaisar Hirohito malah menanyakan berapa jumlah guru yang masih ada, itu menjadi clue sebenarnya pendidikan itu tidak boleh berhenti dalam situasi apapun," ujarnya kepada Tribunnews, Rabu (3/6/2020).
Isa menyatakan pendidikan harus tetap berjalan karena masa depan bangsa itu ada di bidang pendidikan.
"Dari pendidikan itu yang akan muncul siapa yang akan melanjutkan bangsa ini."
"Karena pendidikan sepenting itu, maka pemerintah punya tanggung jawab apalagi pemerintah sudah mendeklarasi apa itu new normal."
"Saya kira pemerintah sudah punya hitungan, kalau saya menghitungnya, mestinya 13 Juli sudah harus membuka," papar mantan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya ini.
Isa menuturkan, adanya ketakutan-ketakutan terhadap situasi saat ini adalah suatu bentuk kewajaran.
Namun, hal itu harus diimbangi dengan cara bagaimana pemerintah mengatasinya.
Bahwa kemudian ada ketakutan-ketakutan itu, itu wajar dan bagaimana mengantisipasinya,"
"Pemerintah juga sudah membuat protokol kesehatan, saya lebih sepakat pemerintah membuka kelas kendali tetapi dengan hitungan sesuai dengan protokol kesehatan dan dilaksanakan dengan ketat," tegas Isa yang menjadi anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini.
Isa juga menyinggung soal organisasi guru yang tidak setuju dengan dibukanya kembali sekolah.
"Menurut saya tidak elok karena pendidikan tidak boleh berenti, kuncinya adalah new normal itu tadi, protokolnya dijalankan dengan ketat," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Maliana)