Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Selain masalah Program Organisasi Penggerak (POP), wacana kebijakan program "Merdeka Belajar" yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ternyata juga menuai pro kontra.
Oleh publik, terutama praktisi pendidkan, kebijakan kementerian yang dipimpin oleh mantan bos Gojek, Nadiem Makarim tersebut dinilai berpotensi akan menguntungkan entitas pendidikan swasta tertentu.
Sebab, frasa "Merdeka Belajar" saat ini sudah terdaftar sebagai nama dari sebuah merek dagang milik PT Sekolah Cikal di Kementerian Hukum dan HAM.
Mendikbud Nadiem Makarim pun disebut bisa saja dianggap telah mempromosikan produk swasta itu secara "gratis".
"Mendikbud dijerumuskan swasta pemilik merek untuk 'menjadi brand ambassador', enak sekali swasta pemilik merek punya duta besar menteri dan gratis," kata Ahmad Rizali pada, Kamis (30/7/2020), dikutip dari laman Kompas.com berjudul Polemik Nama Merdeka Belajar, Nadiem Dinilai Dapat Promosikan Merek Swasta.
Lebih lanjut, Ahmad menganalogikan Merdeka Belajar dengan sebuah pantai.
Menurut dia, walaupun sama-sama bisa digunakan, namun ada yang diuntungkan jika merek itu bukan milik publik.