Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengalokasikan anggaran sebesar Rp52,5 triliun untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2021.
Anggaran itu akan disalurkan kepada total 216 ribu satuan pendidikan secara langsung melalui rekening sekolah.
”Di 2021 ini kita menyediakan dana BOS kepada 216 ribu satuan pendidikan dengan alokasi Rp52 triliun,” kata Nadiem dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/2).
Jumlah itu sebenarnya turun dibanding anggaran BOS pada 2020 sebesar Rp54,32 triliun dan dibagikan kepada total 45,4 juta jiwa.
Meski begitu, kata Nadiem, pihaknya tahun ini telah mengubah mekanisme besaran santunan kepada siswa penerima BOS.
Ia menjelaskan, perubahan besaran jumlah santunan BOS yang dibagikan akan bervariasi alias tidak seragam setiap daerah.
Angkanya akan didasarkan pada letak atau keberadaan suatu daerah.
Jadi nantinya para siswa terutama yang berada di daerah terluar, tertinggal, atau di wilayah Timur bisa mendapat santunan lebih besar hingga angka Rp1,9 juta.
Jumlah itu meningkat dari besaran santunan yang diterima siswa pada 2020 sebesar Rp900 ribu.
"Berita terbaik bagi banyak daerah terutama terluar dan tertinggal di Indonesia adalah satuan biaya BOS, tidak lagi seragam," kata Nadiem.
Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp52,5 Triliun untuk Dana BOS Tahun Ini
Menurut Nadiem, kebijakan itu mengacu pada indeks kebutuhan hidup di setiap daerah.
Nadiem menyebut di beberapa daerah terutama di wilayah Indonesia Timur, mereka hidup dengan biaya di atas rata-rata lantaran ongkos distribusi yang mahal.
Baca juga: Menkes Janji Siapkan Fasilitas Kesehatan Jika Kegiatan Belajar Mengajar Tatap Muka Dilakukan
Mantan bos Gojek itu mencontohkan, siswa di SD Inpres Tanah Merah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur pada 2021 akan menerima 940 ribu atau meningkat 5-6 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp900 ribu.
Atau, kata dia, siswa di SD YPPK Sanepa Kabupaten Intan Jaya, Papua, akan menerima santunan BOS hingga 1,9 juta dengan peningkatan meningkat 117 persen.
"Bayangkan, sebelumnya kita tidak mengambil faktor bahwa untuk membangun sesuatu di daerah bisa saja satu setengah kali lebih mahal dari daerah lainnya, dan kita tidak mengikuti faktor ini," kata dia.
Nadiem juga menginginkan sebagian dana BOS 2021 itu dialokasikan untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan di sekolah.
Kemendikbud memberikan fleksibilitas bagi setiap satuan pendidikan atau sekolah untuk mengalokasikan dana BOS 2021, termasuk untuk pengadaan prokes guna menunjang pembelajaran tatap muka.
"Dana BOS bisa dan kami anjurkan untuk digunakan segera mengakselerasi proses tatap muka, untuk memenuhi protokol kesehatan," kata Nadiem.
Terlebih, katanya, sejumlah sekolah sejak Januari lalu telah memulai pembelajaran tatap muka. Pihaknya mencatat jumlah itu terus meningkat setiap pekan.
Dia mengatakan sejumlah fasilitas protokol kesehatan yang bisa disediakan tersebut seperti sanitasi, masker, thermogun, dan sejumlah kebutuhan lain untuk menunjang pembelajaran tatap muka.
"Saat ini kita sudah masuk proses pelaksanaan tatap muka dan semakin banyak sekolah, setiap minggu mulai tatap muka," ujarnya.
Selain untuk pengadaan fasilitas protokol kesehatan, Nadiem juga memberi keluwesan bagi sekolah untuk menggunakan dana BOS sebagai insentif tenaga kependidikan honorer. Dana BOS 2021 termasuk boleh digunakan untuk akomodasi asesmen nasional yang akan dimulai dalam waktu dekat.
"Pembiayaan apapun honor, transportasi dan pelaksanaan itu juga bisa digunakan di dana BOS," katanya.(tribun network/fah/dod)