Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Berikut kunci jawaban buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 220.
Di buku Sejarah Indonesia kelas 12, siswa diminta untuk mengerjakan soal pada halaman 220 yang berisi beberapa soal.
Sebelum melihat kunci jawaban berikut, ada baiknya jika siswa mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu.
Setelahnya, siswa baru dapat melihat kunci jawaban berikut untuk mengetahui kemampuannya dalam mengerjakan soal.
Karena soal tersebut esai, maka siswa tidak perlu terlalu terpaku dengan jawaban berikut.
Berikut soal beserta kunci jawaban dari buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 220.
Soal
Jawaban
1. Politik Luar Negeri merupakan kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain dalam lingkup dunia internasional.
Dengan demikian, politik luar negeri tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara lainnya tergantung pada tujuan nasional masing-masing negara.
Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional.
Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, negara Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain.
Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, politik luar negeri Indonesia bebas, artinya poltik yang tidak memihak negara atau organisasi internasional manapun dan juga tidak berpihak pada pada kekuatan internasional apapun yang tidak sejalan dengan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. S
Sedangkan politik luar negeri yang aktif adalah poltik yang terus aktif dalam menjalankan kebijakan internasional dan selalu tanggap dan cepat respons terhadap semua masalah yang terjadi di dunia internasional.
Jadi poltik bebas aktif, yaitu politik luar negeri yang tidak memihak pada satu kekuatan negara manapun, namun tetap aktif menjalankan kebijakannya dan selalu menanggapi dengan cepat semua masalah yang terjadi di dunia internasional.
Politik luar negeri yang bebas aktif diarahkan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia antara lain sebagai berikut:
- Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara,
- Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat,
- Meningkatkan perdamaian internasional,
- Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.
Dengan Politik Bebas Aktif ini dapat dikatakan Indonesia merupakan anti Kolonilisme atau penjajahan. Indonesia tidak akan mendukung segala bentuk penjajahan terhadap negara lain dan menolak kolonialisme kembali ke Indonesia, sebagai berikut:
- Prinsip mengabdi kepada kepentingan nasional, Segala bentuk kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan politik luar negerinya harus mengabdi kepada kepentingan nasional bukan kepentingan negara manapun dan atau kepentingan kelompok / golongan tertentu.
- Prinsip demokrasi, Demokrasi di sini adalah menghormati demokrasi negara lain dengan tetap memegang teguh demokrasi Indonesia. Artinya, hubungan Indonesia dengan negara lain, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut, begitu pula sebaliknya.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia akan menentukan kualitas hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.
Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan diplomasi. Pejabat yang menjalankan tugas diplomasi ini disebut diplomat.
Tugas diplomat yaitu menghubungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan dunia Internasional. Seorang diplomat tinggal dan menetap di negara lain sebagai wakil dari negara yang menugaskan.
Landasan Politik Luar negeri Indonesia adalah:
- Pancasila Sebagai Landasan ideal, Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia.
- UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional, Artinya andasan tersebut sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuh UUD 1945.
- Undang-Undang sebagai Landasan Operasional, Artinya Landasan ini merincikan secara jelas dan lengkap semua kebijakan politik luar negeri, aturannya, dan lembaga-lembaga yang terkait.
2. Latar belakang lahirnya politik luar negeri bebas aktif Republic of indonesia yaitu keinginan untuk menjaga netralitas Indonesia di kancah politik internasional dengan tetap aktif menjaga perdamaian dunia.
Berakhirnya Perang Dunia 2 telah melahirkan bipolarisasi di dunia politik internasional dari para pemenang perang sehingga terbentulah kedua blok yang saling bersaing dalam perang dingin, yaitu blok barat dan blok timur.
Beberapa negara yang memiliki kerjasama baik dengan Amerika atau Rusia mulai memilih blok. Sedangkan Indonesia sendiri memilih tidak condong baik ke blok barat ataupun blok timur.
Bersama dengan negara lain yang baru saja terbebas dari penjajahan, Indonesia tergabung dan ikut andil dalam GNB (Gerakan Non – Blok) dan ASEAN, serta perjanjian wilayah anti nuklir.
3. Kaitan antara pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan isi dari pembukaan UUD 1945 adalah pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Hal tersebut merupakan implementasi dari salah satu poin dalam alinea ke-1 yang berbunyi "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”
Selain itu pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
4. Politik Luar Negeri adalah upaya pencapaian kepentingan-kepentingan nasional melalui kebijakan yang berhubungan dengan negara lain.
Politik luar negeri yang diterapkan suatu negara dapat mencerminkan kondisi dalam negeri negara tersebut.
Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949, Indonesia mempunyai prioritas kepentingan nasional untuk memperoleh kedaulatan secara penuh serta mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional, khususnya Belanda.
Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia diarahkan pada usaha-usaha untuk mencari simpati dan berhubungan baik dengan negara-negara maju serta negara dunia ketiga.
Moh Hatta mencetuskan konsep politik luar negeri bebas aktif pada 2 September 1948 dalam kelompok kerja KNIP.
5. Dinamika arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin condong ke arah Blok Komunis, ditandai dengan kedekatan dengan Uni Sovyet, Korea Utara dan Republik Rakyat China serta keluarnya Indonesia dari PBB.
6. Peran serta Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, sebagai bentuk kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, pada masa orde baru adalah:
Melakukan pembentukan dengan satu persahabatan yang dimana sangatlah baik antara Republik Indonesia dengan segala macam negara yang ada di dunia, dan juga terlebih kepada negara-negara Afrika dan juga Asia yang dimana kemudian atas dasar melakukan kerjasama dalam membentuk sbeuah tatatanan dari dunia baru yang dimana bersih dari tindakan imperialsime dan juga kolonialisme di dalam menuju sebuah perdamaian dan juga dunia yang dimana sempurna
Melakukan pemantapan terhadap postabilitas dari wilayah Asia Tenggara dan juga Pasifik Barat Daya sehingga berbagai macam negara yang terdapat di daerah tersebut akan memiliki kemampuan untuk mengurusi masa depannya sendiri dengan sistem pertahanan mereka masing-masing.
7. Perbandingan dalam hal penerapan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang dilakukan pada masa Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono!
Masa Kepemimpinan BJ Habibie
Pemerintahan Habibie mengasilkan undang-undang yang berkaian dengan perlindungan atas hak asasi manusia.
Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan Komnas Perempuan juga dilakukan pada masa pemerintahan Habibie.
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Habibie menaikkan kembali derajat kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
Habibie mampu memperoleh simpati dari IMF dan Bank Dunia dengan keputusan kedua lembaga tersebut untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milyar dolar dan bahkan menawarkan tambahan bantuan sebesar 14 milyar dolar.
Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya.
Termasuk dalam hal ini adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti dalam kasus Aceh dan isu perbaikan ekonomi.
Namun, sebagian besar kunjungan-kunjungannya itu tidak memiliki agenda yang jelas.
Bahkan,dengan alasan yang absurd, Wahid berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang merupakan sebuah rencana yang mendapat reaksi keras di dalam negeri.
Dan dengan tipe politik luar negeri Indonesia yang seperti ini membuat politik luar negeri Indonesia menjadi tidak fokus yang pada akhirnya hanya membuat berbagai usaha yang telah dijalankan oleh Abdurrahman Wahid menjadi sia-sia karena kurang adanya implementasi yang konkrit.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri
Megawati secara ekstensif melakukan kunjungan ke luar negeri untuk memperoleh dukungan internasional.
Megawati antara lain mengunjungi Rusia,Jepang, Malaysia, New York untuk berpidato di depan Majelis Umum PBB, Rumania, Polandia, Hungaria, Bangladesh, Mongolia,Vietnam, Tunisia, Libya, Cinadan juga Pakistan. Tetapi, Presiden Megawati menuai kritik dalam berbagai kunjungannya tersebut, baik mengenai frekuensi ataupun substansi dari berbagai lawatan tersebut.
Diantara kontroversi tersebut adalah pembelian pesawat tempur Sukhoi dan helikpoter dari Rusia yang merupakan buah dari kunjungan Megawati ke Moskow.
Politik luar negeri Indonesia selama masa pemerintahan Megawati juga dipengaruhi beragam peristiwa nasional maupun internasional. Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, pemboman di Bali 2002 dan hotel JW Marriott di Jakarta tahun 2003, penyerangan ke Irak yang dipimpin Amerika Serikat dan Inggris dan juga operasi militer di Aceh untuk menghadapi GAM merupakan beberapa hal yang mewarnai dinamika internal dan eksternal Indonesia.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa sudah waktunya Indonesia memiliki kebijakan luar negeri baru sesuai dengan perubahan dunia saat ini.
Indonesia harus menegakkan harga dirinya dan tidak mengedepankan sikap emosional dalam menghadapi masalah internasional.
Melihat realitas yang ada,dalam bersikap kita juga harus dapat memadukan aturan, nilai hubungan internasional, kondisi pasar dunia, demokrasi, dan rasionalitas.
(Tribunnews.com/Linda)