Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Simak, berikut ini merupakan kunci jawaban buku pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/MA halaman 35 Kurikulum Merdeka.
Pada buku pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/MA Kurikulum Merdeka halaman 35 terdapat soal essay bab 1.
Dalam soal tersebut siswa diminta menjawab pertanyaan yang telah terlampir.
Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/MA Kurikulum Merdeka halaman 35 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.
Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.
Berikut Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 35, Bab 1: Kesadaraan Hukum
Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 Halaman 35
Sanksi Pelajar Bawa Motor ke Sekolah tanpa SIM
JAKARTA, KOMPAS.com – Larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar saat berangkat ke sekolah salah satunya berkaitan dengan kepemilikan surat izin mengemudi (SIM). SIM menjadi syarat wajib bagi setiap pengendara kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, di dalam UULLAJ dijelaskan mengenai aturan SIM, yakni yang tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkannya kepada petugas. “Yang benar-benar tidak punya SIM atau yang lupa membawa SIM atau yang tidak punya SIM, semuanya akan tetap ditindak,” ujar Fahri kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.
Fahri menambahkan, terkait kepemilikan SIM ini bisa dilihat dari identitas lainnya atau fisiknya pengendara. Misalkan masih anak-anak (pelajar) atau di bawah 17 tahun itu belum punya SIM.
Bagi pengendara yang tidak memiliki SIM dijerat dengan Pasal 281 dalam Undang-Undang yang sama. “Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta,” katanya. Sedangkan bagi pengendara kendaraan yang tidak bisa menunjukkan kepemilikan SIM juga tetap akan ditindak karena termasuk pelanggaran lalu lintas.
Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 55-57: Asesmen Sumatif Bab 1
“Sanksi bagi pengendara yang tidak punya SIM dengan yang punya SIM tapi tidak bisa menunjukkannya kepada petugas berbeda,” ucapnya. Bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan SIM dijerat dengan Pasal 288 ayat (2) di UU yang sama. Dalam pasal pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pengendara wajib menunjukkan SIM kepada petugas. Sedangkan bagi yang tidak bisa menunjukkan SIM akan dikenakan sanksi berupa tilang dan diharuskan membayar sejumlah denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),”. Sedangkan, untuk bisa mengajukan penerbitan SIM juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1).
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan SIM sebagai- mana dimaksud pada pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Sementara mengenai batasan usia yang boleh mengajukan permohonan untuk penerbitan SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) yakni usia ditentukan paling rendah 17 tahun untuk SIM A dan SIM C dan SIM D.
Kesadaran Hukum
1. Apa ide pokok artikel tersebut?
Jawaban :
Larangan penggunaan sepeda motor bagi para pelajar, salah satunya adalah ketika berangkat ke sekolah dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Hal yang menarik dari artikel
Jawaban :
Pelajar atau pengendara yang tidak memiliki SIM bisa dikenakan sanksi hukum, termasuk kurungan atau denda. Artikel tersebut juga menjelaskan perbedaan sanksi antara tidak memiliki SIM dan tidak dapat menunjukkan SIM kepada petugas.
3. Kata kunci dari artikel
Jawaban:
Ada beberapa kata kunci dalam artikel tersebut, di antaranya
- Larangan penggunaan sepeda motor Pelajar
- Surat Izin Mengemudi (SIM)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
- dan sanksi hukum.
4. Apa Implikasi tindakan taat hukum sesuai artikel tersebut?
Jawaban:
Tindakan taat hukum pada artikel tersebut yakni memastikan memiliki SIM sebelum mengendarai sepeda motor.
Tindakan tersebut akan membantu menghindari sanksi hukum, seperti kurungan atau denda. Selain itu, taat pada aturan ini juga berkontribusi pada keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
5. Solusi tindakan tidak taat hukum sesuai artikel tersebut
Jawaban:
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIM.
Bagi yang melanggar, disarankan untuk segera mengurus SIM sesuai ketentuan hukum dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut.
Penegak hukum juga dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya taat hukum kepada masyarakat.
*) Disclaimer:
- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.
- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.
(Tribunnews.com/Namira Yunia Lestanti)