Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 108: Uji Kompetensi 2.4 

TRIBUNNEWS.COM – Simak, berikut ini merupakan kunci jawaban buku pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/MA Kurikulum Merdeka halaman 108.

Pada buku pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/MA Kurikulum Merdeka halaman 108 terdapat soal essay bab 2.

Dalam soal tersebut siswa diminta menjawab pertanyaan yang telah terlampir.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/MA Kurikulum Merdeka halaman 108 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Berikut Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 108: Uji Kompetensi 2.4

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 107: Aktivitas Belajar, Tabel 2.4

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 Halaman 108

Uji Kompetensi 2.4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Penyusunan perundang-undangan membutuhkan masukan dari masyarakat agar produk hukum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Berikan contoh-contoh keterlibatan warga negara dalam proses penyusunan perundang-undangan!

Jawaban :

Penyusunan perundang-undangan adalah proses yang kompleks dan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.

Keterlibatan warga negara dalam proses ini sangat penting agar undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Contoh-Contoh Keterlibatan Warga Negara Dalam Proses Penyusunan Perundang-Undangan :

• Partisipasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Dalam forum ini, masyarakat, melalui perwakilan organisasi atau individu, dapat memberikan masukan, kritik, dan saran mengenai rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

• Pengajuan Petisi atau Aspirasi

Warga negara dapat mengajukan petisi atau menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPR, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

• Diskusi Publik dan Seminar

Dalam forum-forum ini, masyarakat dapat menyampaikan pendapat mereka mengenai isu-isu yang relevan dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas

• Konsultasi Publik

Ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui website resmi pemerintah, di mana draft rancangan undang-undang dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

• Menyuarakan Pendapat melalui Media Sosial

Kampanye online, hashtag, atau komentar publik dapat memberikan tekanan atau dukungan terhadap suatu rancangan undang-undang.

2. Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, apakah solusinya?

Jawaban :

Ketika terjadi konflik antara undang-undang dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti bertentangannya peraturan daerah dengan undang-undang nasional, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, diantaranya :

• Judicial Review (Uji Materi)

Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA).

Proses ini bertujuan untuk menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau undang-undang yang lebih tinggi.

• Revisi Perundang-undangan

Pemerintah atau DPR dapat melakukan revisi terhadap undang-undang yang bermasalah agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Revisi ini melibatkan penyesuaian teks undang-undang untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 82: Aktivitas Belajar 2.5

• Pencabutan Peraturan

Jika ditemukan bahwa suatu peraturan daerah atau peraturan pelaksana bertentangan dengan undang-undang diatasnya, maka peraturan tersebut dapat dicabut oleh pihak yang berwenang, seperti Menteri Dalam Negeri untuk peraturan daerah.

• Dialog dan Mediasi

Sebelum menempuh jalur hukum, bisa dilakukan dialog dan mediasi antara pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Hal ini terutama penting dalam penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 
*) Disclaimer:

• Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.
• Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Namira Yunia Lestanti)