News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemerintah Diminta Reformasi Pendidikan Vokasi untuk Kurangi Angka Pengangguran

Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Harian DPP GRIB Jaya, Anan Wijaya.

Pemerintah Diminta Reformasi Pendidikan Vokasi untuk Kurangi Angka Pengangguran
 
 
 
 
 
 
Malvyandie Malvyandie/Tribunnews.com
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP GRIB Jaya, Anan Wijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan akses pendidikan dan kesehatan di Indonesia. 

Menurut Anan, sektor pendidikan telah menjadi fokus utama pemerintah dengan alokasi anggaran terbesar di portofolio kementerian. 

Namun, ia menekankan bahwa prioritas tersebut tidak hanya sebatas kuantitas, melainkan juga kualitas.

"Kita berharap juga bukan hanya kuantitas dari pendidikannya, tetapi juga kualitas dan akses pemerataan pendidikan sampai ke daerah terpencil untuk menghasilkan generasi-generasi Indonesia yang unggul di berbagai bidang," kata Anan di Jakarta pada Sabtu (14/12/2024).

Anan juga menyoroti pentingnya reformasi pada pendidikan vokasi untuk mengurangi angka pengangguran. 

"Pendidikan vokasi itu kejuruan yang menghasilkan tenaga-tenaga handal untuk industri yang dibutuhkan oleh beberapa industri yang ada di negara Indonesia," ujarnya.

Di sektor kesehatan, Anan menyoroti perlunya peningkatan akses dan kualitas layanan dasar hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terbelakang). 

Dia berharap masyarakat di daerah terpencil bisa mendapatkan fasilitas yang setara dengan kota besar, seperti layanan pemasangan ring jantung, cuci darah, hingga perawatan penyakit stroke.

"Diharapkan ada fasilitas-fasilitas yang merata di daerah tertinggal, khususnya peralatan-peralatan canggih seperti CT Scan, MRI, CAT Lab, mammography, alat kanker, dan lain-lain," ucap Anan.

Saat ini, fasilitas kesehatan canggih masih terpusat di kota-kota besar. Hal ini, menurut Anan, kerap menyebabkan keterlambatan penanganan medis di daerah terpencil yang berujung pada tingginya angka kematian akibat serangan jantung atau stroke.

"Itu yang kita harapkan dari kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jadi, akses dan kualitas kesehatan yang merata di seluruh Indonesia, yang selama ini masih jomplang," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini