Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mencetak sejarah penting dalam sistem pendidikan Indonesia.
Dalam amar Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, pendidikan dasar (SD-SMP) wajib diberikan secara gratis, tak hanya di sekolah negeri, tapi juga swasta tertentu.
Lalu, muncul pertanyaan: siapa yang akan membayar gaji guru swasta?
Baca juga: MK Putuskan Gratis Sekolah dari SD-SMP, Bagaimana dengan Pungutan? Ini Aturannya
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, menjelaskan bahwa gaji guru di sekolah swasta nantinya akan ditanggung oleh negara melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Ubaid, saat ini BOS untuk siswa negeri dan swasta sudah disamakan, dan dengan adanya putusan ini, negara harus mulai membedakan besaran BOS berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah.
“BOS untuk anak-anak di negeri dan swasta harus dibedakan. Karena kalau di negeri, gaji guru dari APBN, sementara swasta tidak,” jelas Ubaid, Rabu (28/5/2025).
JPPI bahkan menghitung bahwa sekitar Rp84 triliun dibutuhkan untuk menjalankan pendidikan dasar gratis secara menyeluruh.
Dana ini bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah dan gaji guru swasta yang selama ini tidak masuk skema pembiayaan negara.
Negara Tak Boleh Lepas Tangan
Putusan MK ini lahir dari gugatan JPPI bersama tiga warga negara yang meminta penghapusan diskriminasi biaya pendidikan dasar.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan bahwa negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab pembiayaan hanya kepada sekolah swasta.
Ia mengingatkan, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar.
“Tanpa pemenuhan kewajiban negara, warga bisa terhambat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya,” ujar Guntur.
Faktanya, daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Data tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan bahwa banyak anak harus bersekolah di swasta karena kekurangan kapasitas negeri.
Ini membuat tanggung jawab negara terhadap swasta menjadi tak terelakkan.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi: Pendidikan Gratis SD-SMP di Sekolah Negeri dan Swasta Dilakukan Secara Bertahap
Tidak Semua Sekolah Swasta Digratiskan
Meski begitu, MK menyatakan tidak semua sekolah swasta berhak atas pembiayaan negara.
Sekolah dengan kurikulum internasional atau keunggulan khusus tidak termasuk.
Hanya sekolah swasta yang memenuhi syarat peraturan perundangan dan berfungsi menutup kekurangan akses pendidikan dasar yang berhak digratiskan.
“Negara harus fokus memberi bantuan kepada sekolah swasta yang berada di wilayah tak terjangkau sekolah negeri,” kata Hakim Enny Nurbaningsih.
Enny menambahkan bahwa bantuan tetap harus selektif, dan sekolah penerima harus menunjukkan tata kelola yang baik serta akuntabilitas anggaran.
Momentum Sejarah Pendidikan Indonesia
Ubaid Matraji menyebut putusan ini sebagai kemenangan monumental bagi hak atas pendidikan. Ia mengatakan bahwa selama ini banyak keluarga terbebani oleh biaya sekolah, meski wajib belajar 9 tahun telah lama dicanangkan.
“Hari ini adalah hari bersejarah! MK menunjukkan keberanian menafsirkan konstitusi untuk keadilan pendidikan,” tegasnya.
Putusan MK ini membuka jalan baru bagi sistem pendidikan dasar di Indonesia: lebih adil, inklusif, dan bebas biaya—dengan negara sebagai penanggung jawab utama.