Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dalam buku Pendidikan Pancasila untuk SMA Kelas 11 Kurikulum Merdeka, siswa diajak untuk mendalami konsep dan implementasi sistem demokrasi di Indonesia, khususnya yang bersumber dari konstitusi negara.
Materi ini terdapat pada Bab 2: Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, tepatnya ada pada bagian Uji Kompetensi di Halaman 68.
Buku ini merupakan karya dari Sri Cahyati, Siti Nurjanah, dan Ali Usman, yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pada bagian ini, siswa diminta untuk mengevaluasi pemahaman mereka mengenai konsep-konsep sentral dalam praktik demokrasi Indonesia, mulai dari contoh-contoh perilaku demokratis sesuai periodisasi UUD, alasan historis di balik amandemen UUD 1945, hingga konsekuensi hukum jika proses perubahan konstitusi tidak memenuhi kuorum.
Kegiatan Uji Kompetensi ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam menganalisis, mengkritisi, dan mengaitkan teori demokrasi dengan praktik ketatanegaraan serta peristiwa sejarah Indonesia.
Berikut adalah kunci jawaban PKN Kelas 11 Halaman 68, Uji Kompetensi, yang dapat dijadikan panduan untuk memverifikasi dan memperkuat pemahaman materi.
Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 68
Uji Kompetensi
1. Berikan contoh konkret perilaku demokratis yang dapat kalian tunjukkan sesuai periodisasi berlakunya UUD di Indonesia!
Jawaban:
UUDS 1950: Ikut serta dalam Pemilihan Umum 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.
Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 19, Aktivitas Belajar 2: Ide dan Rumusan Isi Pancasila
Orde Baru (UUD 1945): Melaksanakan musyawarah di tingkat RT/RW untuk menentukan program pembangunan lingkungan.
Reformasi (Setelah Amandemen): Menggunakan hak pilih dalam Pemilu/Pilkada langsung dan aktif dalam organisasi masyarakat sipil.
2. Salah satu alasan dilakukannya amandemen adalah sejumlah pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun pada era Orde Baru. Benarkah demikian? Uraikan alasan kalian!
Jawaban:
Ya, benar. UUD 1945 sebelum amandemen memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden (disebut executive heavy).
Alasan: UUD 1945 tidak membatasi masa jabatan presiden secara tegas, sehingga Presiden Soeharto dapat dipilih berkali-kali oleh MPR, yang mayoritas anggotanya mendukung penguasa.
Tujuan Amandemen: Untuk membatasi masa jabatan presiden (maksimal dua periode) dan menciptakan mekanisme pengawasan antar lembaga negara (check and balances).
3. Bagaimana jika dalam rapat MPR untuk mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi kuorum seperti yang tertuang dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945?
Jawaban:
Tidak dapat dilaksanakan/disahkan.
Menurut Pasal 37 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal UUD wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota MPR.
Jika kuorum ini tidak terpenuhi, rapat MPR dianggap tidak sah untuk mengambil keputusan perubahan UUD, dan proses amandemen akan terhenti.
4. Seperti apa hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945? Buatlah bagan untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai perbedaan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen.
Jawaban:
Hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 (melalui empat tahap amandemen) adalah terbentuknya UUD yang memiliki struktur dan substansi yang jauh berbeda dari naskah aslinya. Secara sistematika, UUD kini hanya terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal (tanpa Penjelasan), memuat 21 Bab dan 73 Pasal.
Perubahan paling fundamental terjadi pada kedaulatan rakyat, yang kini dilaksanakan menurut UUD, bukan sepenuhnya di tangan MPR.
Kekuasaan presiden dibatasi maksimal dua periode dan pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Selain itu, HAM diatur secara lebih komprehensif dalam satu bab khusus.
Terjadi pula pergeseran sistem legislatif dengan diperkenalkannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) untuk memperkuat sistem check and balances.
5. Bagaimana membiasakan berperilaku demokratis dalam kehidupan? Berikan contoh-contoh konkret perilaku demokratis yang pernah kalian lakukan atau yang pernah dilakukan orang lain di lingkungan sekitar kalian.
Jawaban:
Menginternalisasi nilai musyawarah, toleransi, dan menghargai perbedaan pendapat.
- Contoh (Keluarga): Mengadakan musyawarah keluarga untuk menentukan tujuan rekreasi atau pembagian tugas rumah, di mana setiap pendapat didengarkan.
- Contoh (Sekolah): Menggunakan hak pilih dalam pemilihan Ketua OSIS/BEM dan menerima hasil pemilihan secara sportif.
- Contoh (Masyarakat): Ikut serta dan aktif menyumbangkan ide dalam rapat RT/RW untuk kegiatan lingkungan, serta menaati keputusan bersama.
Disclaimer:
- Jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.
- Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.
(Tribunnews.com/Farra)