Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat bila Muhammadiyah bersikap netral dalam Pemilu Presiden 2019.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah sudah seharusnya tidak berpolitik praktis.
"Ya saya kira bukan tugas ormas untuk berpolitik ya. Ormas adalah organisasi non politis," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (27/11/2018).
Baca: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ditahan Kejaksaan Terkait Kasus Penyelewengan Beras Bulog
Apalagi menurut Fahri, Muhamadiyah lebih dulu berdiri dari Republik Indonesia.
Muhamadiyah sudah dianggap sebagai ibu bagi partai dan para kadernya.
"Ibaratnya kalau dia sudah jadi ibu, dia engga boleh partisan pada anak-anaknya, Parpol, Capres, Calon Pilkada itu semua adalah anak-anaknya Muhamadiyah, NU, dan sebagainya. Orang tua engga boleh berpartai, partisan, dia harus tetap jadi payung bagi semua orang, memang idealnya begitu, saya kira Muhamadiyah akan terus begitu," tuturnya.
Posisi Muhammadiyah menurut Fahri Hamzah harus tetap dipertahankan yakni sebagai pencetak kader-kader negarawan.
Baca: Polda Metro Jaya Terjunkan Polantas hingga Sabhara untuk Amankan Reuni Akbar 212
Memberikan pendidikan, serta dakwah kepada masyarakat.
"Kepentingannya adalah visi misi tradisionernya kalau Muhamadiyah pendidikan masyarakat, dakwah, kesehatan, mencetak kader-kader negarawan, seluruh lini dalam bisnis, pemerintahan, dalam politik juga termasuk, tapi dia sebagai institusi bukan orgabisasi politik yang boleh memihak," katanya.
Posisi politik Muhammadiyah menjadi ramai setelah Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir membebaskan warga Muhammadiyah menentukan dukungan pada Pilpres 2019.
Baca: Saran Ketua DPR Agar Dapat Menikmati Bonus Demografi Sampai 2030
Kebijakan tersebut menapatkan pertentangan dari tokoh senior Muhammadiyah Amien Rais.
Amien bahkan menyebut akan menjewer telinga Haedar Nasir karena kebijaknnya tersebut.