Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno tidak mau menanggapi terlalu jauh pernyataan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang memperingatkan WNI keturunan.
Sandiaga hanya menganjurkan semua pihak menyampaikan komentar yang sejuk di bulan suci Ramadan ini.
“Saya tak mau saling berbalas, Pak Hendropriyono adalah senior kita, di bulan puasa ini mari sampaikan komentar sejuk dan mempersatukan,” ungkap Sandiaga di Rumah Siap Kerja, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).
Baca: 35 Perwira Tinggi TNI Dimutasi, Berikut Nama-nama Mereka
Sandiaga sendiri mengatakan masyarakat Indonesia sudah dewasa dan tak akan terprovokasi dengan hal-hal semacam itu.
“Asalkan Pemilu digelar sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, transparan, dan bermartabat, saya kira kita tak perlu khawatir,” tegasnya.
Baca: Kunjungi Calon Ibu Kota Negara di Kaltim, Begini Respon Jokowi
“Tapi kalau ada kecurangan dalam Pemilu, masyarakat tak akan menerima apapun hasilnya,” tambahnya.
Karena itu untuk membuat masyarakat percaya Sandiaga meminta penyelenggara Pemilu 2019 untuk segera melakukan klarifikasi dan koreksi atas laporan dugaan kecurangan Pemilu yang sudah disampaikan ke Bawaslu RI.
“Juga audit sistem IT KPU,” ujarnya.
Pernyataan Hendropriyono
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono meminta kepada Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan agar tak memprovokasi masyarakat pascapemilu 2019.
Hendro menyebut, budaya masyarakat Indonesia sangat menghormati pemimpinnya. Sehingga, WNI keturunan tak memprovokasi usai gelaran Pemilu.
"Saya ingin memperingatkan bangsa indonesia, WNI keturunan Arab supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat," kata Hendropriyono di Gedung Lemhanas, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Baca: Haruskah Mempertahankan Pemilu Serentak?
Hendro mastikan, ucapannya itu tak memiliki maksud apapun apalagi bernuansa SARA dan unsur sentimen terhadap suatu golongan.
Ia hanya khawatir, masyarakat di lapisan bawah terprovokasi akibat ujaran dan perkataan tokoh WNI keturunan yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa.
Terlebih, ajakan untuk melawan pemerintah dengan cara aksi-aksi di jalanan.
"Masyarakat keturunan arab WNI tau lah posisinya yang dimuliakan oleh masyatakat kita. Dengan dimulaikanlah,dia itu dalam posisi yang mengayomi masyarakat," kata dia.
"Jangan memprovokasi masyarakat melakukan politik jalanan, mengajak pawai, apapun namanya kedaulatan rakyat, tapi itu dijalanan dan tidak disiplin," ucap Hendropriyono.
Baca: KPU: Sangat Mungkin Salinan Form C1 Digandakan
Mantan Ketua Umum PKPI ini kemudian meminta kepada masyatakat agar tak terprovokasi terhadap ujaran dan perkataan para tokoh WNI keturuan yang menyebarkan kebencian kepada pemerintah.
"Kalau tidak ada yang mengingatkan, lalu siapa yang ingatkan terus semau-maunya aja ngomong maki-maki, bahasa yang kasar, bahasa yang kasar dan tidak pantas didengar oleh cucuk-cucuk kita. Masa dengar sepeti itu kepada seorang presidennya, terhadap pemimpinnya, engga boleh," tutup Hendropriyono.
Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas tingkat menteri bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Wiranto mengatakan isu yang menyebut pemerintahan saat ini diktator sengaja dihembuskan supaya pemerintah takut mengambil keputusan.
Wiranto kemudian mencontohkan ada beberapa hal yang bisa dimasukkan dalam kategori potensi pelanggaran selama pelaksanaan proses Pemilu 2019.
Baca: Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris, 1 Meninggal Dunia Ditembak
“Ada yang katakan 70 persen TNI bisa dipengaruhi melakukan tindakan inkonstitusional, itu tidak benar. Lalu ada tokoh di luar negeri yang terus menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan inkonstitusional serta ada yang coba menghasut melaui media sosial,” terangnya.
“Tindakan tegas terhadap hal-hal tersebut ada dalam konstitusi negara, ada hukum yang izinkan pemerintah melakukan hal itu, supaya masyarakat damai di bulan Ramadan ini,” pungkasnya.