TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Sandiaga Uno lebih cocok menjadi seorang presiden dibandingkan menjadi wakil presiden.
Dalam kontestasi pilpres, Sandiaga merupakan calon wakil presiden pendamping calon presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Marzuki saat menjadi pemateri kuliah umum bersama dengan Sandi di Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/5/2019).
Marzuki mengatakan, usia Sandi yang saat ini telah memasuki 50 tahun lebih matang untuk menjadi seorang pemimpin negara dibandingkan di usia berkepala empat.
"Saya kira Pak Sandi ini lebih cocok menjadi presiden," kata Marzuki, Jumat.
Baca: Inilah Orang-orang yang Berani Mencegat Presiden Jokowi di Tengah Jalan
Baca: Ramai di WhatsApp, Terduga Pelaku Mutilasi Vera Oktaria, Prada DP Dikabarkan Tertangkap
Baca: Warning Buat Bobotoh, Ada Sanksi Keras Buat Suporter yang Bikin Rusuh di Pertandingan Liga 1 2019
Ia bercerita, beberapa tokoh penting yang pernah berkunjung ke UIGM ini berhasil mendapatkan mimpi mereka, seperti halnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sebelum menjadi seorang presiden, Pak Jokowi sempat berkunjung ke sini. Kemudian Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat sebagai Menko tahun 2003, tetapi diwakilkan oleh Ibu Ani. Mungkin kalau Pak Sandi duluan berkunjung juga akan ikut sukses," canda Marzuki disambut tepuk tangan mahasiswa yang hadir.
Mendengar perkataan Marzuki, Sandi terlihat tersenyum. Saat menyampaikan kuliah umum, Sandi mengatakan bahwa Palembang sempat memiliki julukan Venesia dari timur. Julukan itu diberikan karena kota ini terhubung dengan kanal air dan gondola.
"Karena itu, Palembang diberi julukan tersebut dengan ekonomi sangat menggeliat. Banyak kesempatan yang dapat dilakukan para milenial di Palembang, apalagi saat ini terhubung dengan internet untuk mengembangkan usaha," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Marzuki Alie: Saya Kira Pak Sandi Lebih Cocok Jadi Presiden",
Pernyataan Sandi Soal Aksi 22 Mei
Sandiaga Uno buka suara terkait isu gerakan massa yang disebut people power jelang pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.
Calon wakil presiden nomor urut 02 ini menilai, gerakan massa pendukung menuju Ibu Kota tak bisa dilarang.
Pasalnya, hal tersebut merupakan keputusan relawan di daerah masing-masing untuk menyampaikan aspirasi.