Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Sandiaga Uno lebih cocok menjadi seorang presiden dibandingkan menjadi wakil presiden.
Dalam kontestasi pilpres, Sandiaga merupakan calon wakil presiden pendamping calon presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Marzuki saat menjadi pemateri kuliah umum bersama dengan Sandi di Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/5/2019).
Marzuki mengatakan, usia Sandi yang saat ini telah memasuki 50 tahun lebih matang untuk menjadi seorang pemimpin negara dibandingkan di usia berkepala empat.
"Saya kira Pak Sandi ini lebih cocok menjadi presiden," kata Marzuki, Jumat.
Baca: Inilah Orang-orang yang Berani Mencegat Presiden Jokowi di Tengah Jalan
Baca: Ramai di WhatsApp, Terduga Pelaku Mutilasi Vera Oktaria, Prada DP Dikabarkan Tertangkap
Baca: Warning Buat Bobotoh, Ada Sanksi Keras Buat Suporter yang Bikin Rusuh di Pertandingan Liga 1 2019
Ia bercerita, beberapa tokoh penting yang pernah berkunjung ke UIGM ini berhasil mendapatkan mimpi mereka, seperti halnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sebelum menjadi seorang presiden, Pak Jokowi sempat berkunjung ke sini. Kemudian Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat sebagai Menko tahun 2003, tetapi diwakilkan oleh Ibu Ani. Mungkin kalau Pak Sandi duluan berkunjung juga akan ikut sukses," canda Marzuki disambut tepuk tangan mahasiswa yang hadir.
Mendengar perkataan Marzuki, Sandi terlihat tersenyum. Saat menyampaikan kuliah umum, Sandi mengatakan bahwa Palembang sempat memiliki julukan Venesia dari timur. Julukan itu diberikan karena kota ini terhubung dengan kanal air dan gondola.
"Karena itu, Palembang diberi julukan tersebut dengan ekonomi sangat menggeliat. Banyak kesempatan yang dapat dilakukan para milenial di Palembang, apalagi saat ini terhubung dengan internet untuk mengembangkan usaha," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Marzuki Alie: Saya Kira Pak Sandi Lebih Cocok Jadi Presiden",
Pernyataan Sandi Soal Aksi 22 Mei
Sandiaga Uno buka suara terkait isu gerakan massa yang disebut people power jelang pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.
Calon wakil presiden nomor urut 02 ini menilai, gerakan massa pendukung menuju Ibu Kota tak bisa dilarang.
Pasalnya, hal tersebut merupakan keputusan relawan di daerah masing-masing untuk menyampaikan aspirasi.
"Soal itu kami tidak bisa mendikte dan lain sebagainya."
Baca: Pendapat Sandiaga Uno Soal People Power 22 Mei 2019
Baca: Sebut KPU Melakukan Banyak Pelanggaran, Sandiaga Uno Inginkan Pemilu 2019 Jujur dan Adil
"Kami sampaikan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan," kata Sandi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/5/2019).
Sandi menambahkan, meskipun para relawan akan melakukan aksi di kantor KPU, dia berharap bisa berlangsung dengan aman dan tertib serta tak melanggar hukum.
"Semua hal harus dalam koridor hukum dan taat konstitusi. Dalam koridor damai dan tenteram."
"Kita tidak ingin Indonesia itu tidak damai. Kita semua ingin semuanya damai tenteram," ujar mantan Wakil Gubernur DKI tersebut.
Dia menuturkan, sampai saat ini mereka masih tetap berbaik sangka kepada KPU meskipun sebelumnya Bawaslu menemukan adanya pelanggaran dari penyelenggara, terutama dalam input data di Situng KPU.
Baca: Sandiaga Uno Dinilai Lebih Pantas Jadi Presiden Daripada Sekadar Wakil Presiden
Baca: Satu Lagi Ditemukan Spanduk Ucapan Terimakasih Memenangkan Prabowo-Sandiaga di Jakarta Barat
Kesalahan input data tersebut, lanjut Sandi, diharapkan dapat segera diperbaiki sesuai hasil temuan Bawaslu.
"Banyak pelanggaran lain yang kami harapkan diperbaiki sehingga pemilu jurdil bisa dihadirkan untuk masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau masyarakat untuk tidak terbawa dalam arus polemik politik yang saat ini sedang panas.
Menurut Herman, pelaksanaan tahapan pemilu legislatif hingga pilpres di Sumatera Selatan telah berjalan dengan aman dan terbuka secara transparan sehingga apa pun hasil dari pemilu tersebut diharapkan dapat diterima oleh masyarakat.
"Masyarakat Sumsel dapat menerima hasil penghitungan karena sudah sangat transparan dalam prosesnya."
Baca: Prabowo-Sandiaga Tak Akan Gugat Hasil Pemilu ke MK, Pakar Hukum: Lantas Mau Percaya Siapa? Dukun?
Baca: Dari 10 Kecamatan di Jakarta Timur, Jokowi-Maruf Hanya Unggul di 1 Kecamatan dari Prabowo-Sandiaga
"Jika ada ajakan-ajakan untuk people power, jangan mau," ungkap Herman, Selasa (14/5/2019).
(Kompas.com/Kontributor Palembang, Aji YK Putra)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal "People Power" 22 Mei 2019, Sandiaga Bilang Tak Bisa Melarang"