Baca tanpa iklan
Berikut berita terkini jelang pengumuman hasil Pilpres 22 Mei. Empat panitia tur jihad ke Jakarta ditangkap hingga sikap PDIP dan Demokrat.
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada Rabu (22/5/2019) mendatang.
Sementara itu, penetapan pemenang Pilpres 2019 akan dilakukan pada 25 Mei mendatang.
Tanggal tersebut tidak akan berubah jika tidak ada gugatan sengketa hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jelang pengumuman hasil Pemilu 2019, polisi memperketat keamanan di sejumlah lokasi, terutama di KPU.
Baca: Perwakilan Mahasiswa Sampaikan Tak Akan Demo pada 22 Mei
Baca: Aktivis 98 Siaga 1 Jelang Pengumunan KPU 22 Mei
Baca: Kabar Politik Jelang 22 Mei, 6 Tokoh Relawan 01 Tantang Rizieq Shihab & Amien Rais, Real Count KPU
Satu di antaranya akan adanya kabar demonstrasi pada 22 Mei atau saat KPU mengumumkan hasil Pemilu 2019.
Ditambah, Densus 88 baru saja mengamankan terduga teroris yang diduga berencana menyerang kerumuman massa pada 22 Mei 2019.
Terbaru, kepolisian baru saja menangkap empat panitia penggagas Tur Jihad ke Jakarta hingga sikap beberapa parpol jelang 22 Mei.
Berikut Tribunnews.com merangkum sejumlah berita terkini jelang 22 Mei, dari berbagai sumber:
1. Empat panitia Tur Jihad ke Jakarta ditangkap
Polda Jawa Timur menangkap empat orang panitia penggagas Tur Jihad ke Jakarta yang membuat geger di media sosial.
Dikutip dari Tribun Jatim, empat orang yang diamankan masing-masing berinisial A, R, C, dan F.
Mereka memiliki peran berbeda-beda.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, menjelaskan empat orang tersebut ada yang bertugas sebagai bendahara, membuat akun, sebagai koordinator, dan ada yang bagian menyuruh.
Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, hingga saat ini keempat orang tersebut masih berstatus saksi.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara terhadap keempatnya, sedikitnya ada 44 orang yang telah mendaftar layanan tur tersebut.
"Yang sudah membayar hanya sekitar 36 orang dan kami sudah tahu daftar dan kami sudah batalkan itu," kata Irjen Pol Luki Hermawan.
2. Moeldoko buka skenario yang disiapkan kelompok tertentu
Jenderal (Purn) TNI Moeldoko kembali angkat suara soal gerakan 'people power' pada 22 Mei mendatang.
Mantan Panglima TNI ini memberikan peringatan soal gerakan 'people power' yang menurutnya sangat merugikan semua warga dan negara.
Kepala Staf Kepresidenan iut menyebut pengumpulan massa saat pengumuman hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang bukanlah hal yang main-main.
Mantan Panglima TNI itu juga meminta agar isu pengumpulan massa pada 22 Mei dipahami betul oleh masyarakat mengenai dampak dan kerugiannya.
"Ini harus dipahami betul oleh semua pihak, rencana ini bukan main-main tapi sungguhan," kata Moeldoko.
Ia mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat titik berkumpul.
Ia memperingatkan, hal itu pada akhirnya akan digunakan oleh kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan mereka
Moeldoko menyebut, masyarakat saat ini tidak menginginkan gerakan 'people power' yang pada akhirnya merugikan semua warga negara.
Namun, Moeldoko enggan mengungkap lebih detail mengenai kelompok yang dimaksud tersebut.
3. Polisi tangkap pilot yang hasut warga lakukan perlawanan pada 22 Mei
Polisi menangkap pilot berinisial IR atas kasus ujaran kebencian mengunggah hasutan kepada warga untuk melakukan perlawanan pada 22 Mei 2019, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/5/2019).
IR mengunggahnya ke dalam akun Facebook dan dijadikan sebagai alat bukti oleh kepolisian.
"Putraku baru saja berumur satu tahun, jika aku salah satu yang gugur dalam perjuangan di tanggal 22 besok demi Allah aku rela," tulis IR dikutip dari akun Facebook-nya, Senin (20/5/2019).
Ia juga menyebut akan berangkat ke Jakarta membawa selembar baju dan sorban biru yang berarti jenazah yang kembali.
"Catat.... Siapapun yang dimenangkan oleh KPU 22 Mei 2019 yang akan datang.... Benturan dan kerusuhan tetap akan terjadi dan yakinlah bahwa korban tidak akan sedikit...," sambung IR dalam unggahannya.
Ia kemudian memberikan pesan kepada orang yang membaca unggahannya.
"Jika kalian tak memiliki nyali lebih baik minggir dan sembunyilah karena kalian bisa menjadi korban berikutnya..... Ini bukan pilihan tapi perintah," ujarnya.
Selain itu, ia juga menandakan unggahannya dari mujahid.
4. Waketum PAN imbau kadernya tak ikut people power
Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan menilai, saat ini seluruh elite partai politik sebaiknya mengimbau kepada para kadernya agar menciptakan suasana yang kondusif dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.
Ia juga mengimbau agar kader PAN tidak terlibat dalam gerakan-gerakan bersifat destruktif yang muncul pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019.
"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikutan gerakan apapun itu namanya."
"People power atau yang sudah berganti nama," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).
"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita."
"Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," tutur dia.
5. Demokrat tak akan ikut aksi massa
Partai Demokrat memastikan tidak akan terlibat jika ada aksi massa pada 22 Mei 2019 yang akan menolak atau mempersoalkan hasil Pemilu 2019.
"Saya pastikan dari Partai Demokrat ndak ikut itu," kata Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan.
Hinca mengatakan, jika terdapat dugaan kecurangan dalam pemilu, Demokrat memilih untuk mengikuti alur konstitusional melalui pengaduan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.
Menurut dia, selama ini Demokrat mendukung penuh pelaporan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan BPN Prabowo-Sandiaga kepada Bawaslu sebab itu adalah jalur yang konstitusional.
Terkait koalisi, ia menekankan, Demokrat tetap akan berada dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi hingga hasil akhir penghitungan suara pemilu diumumkan pada 22 Mei 2019.
6. PDIP tak akan kerahkan massa
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga memastikan partainya tak akan menggerakkan massa saat KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019.
"PDI Perjuangan menegaskan tidak akan melakukan konsentrasi massa pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (20/5/2019).
"Massa riil itu ya rakyat sendiri. Puncak rekapitulasi nasional tersebut harus menjadi bagian instrumen peningkatan demokrasi Indonesia," lanjut dia.
Menyikapi kelompok yang hendak berdemonstrasi di depan Kantor KPU saat pengumuman hasil Pilpres 2019, Hasto mengatakan, hal tersebut merupakan dinamika politik yang menjadi bagian dari pendewasaan demokrasi di Indonesia.
(Tribunnews.com/Sri Juliati)