Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan adanya aksi terorisme pada 22 Mei mendatang bukanlah isapan jempol semata.
Hal tersebut seiring dengan sudah adanya 29 orang terduga teroris yang ditangkap dan memberikan pernyataan akan melancarkan aksi tersebut.
Luhut pun membantah tudingan kubu Prabowo-sandiaga, bahwa isu terorisme hanya politis semata.
Pemerintah disebut Luhut tidak ingin disalahkan jika benar-benar terjadi aksi tersebut.
Baca: BREAKING NEWS: KPU Akan Umumkan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 Dini Hari Ini
"Tidak (politis), saya jamin tidak. saya mantan perwira, jadi kalau ada yang ngaku perwira saya juga perwira. Kalau menyangkut integritas boleh integritas yang mana, siapa kita lihat. Jangan asal ngomong aja, saya juga enggak mau sembarangan, saya punya anak juga perwira," kata Luhut ditemui di Autopia Resto, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Luhut juga menuturkan kepada masyarakat, hal itu bukan untuk menakut-nakuti.
Ia mengatakan memang kelompok terorisme akan melancarkan aksinya.
Baca: Kronologi Penangkapan Pilot Penebar Ujaran Kebencian, Pelaku Berasal dari Maskapai Domestik
"Dan juga kami menghimbau, kemarin ada yang bilang kita nakut-nakuti, kita enggak nakut-nakutin. Bahwa memang kelompok teroris 29 orang tertangkap itu kan mulainya dari Sibolga, ayahnya itu yang bicara ada anaknya bikin bom, ditangkaplah oleh polisi. Dikejarlah yang di Sibolga, meledakkan diri tapi ini terus ditelurusi Densus 88," ungkapnya.
"Ini masih berkembang, dari situ kita lihat mereka hasil interogasinya bahwa mereka akan melakukan pengeboman kepada semua yang dianggap kafir. Bukan hanya 01 tapi 02 dan juga mungkin aparat keamanan. Pemerintah harus memberi penjelasan dong, kalau pemerintah tidak mewarning, ternyata berita itu disclose ke publik, terjadi celaka, pemerintah salah," tambahnya.
Baca: Cari Kado Lebaran? Cek Harga 11 HP Xiaomi Terbaru Redmi 7 hingga Redmi 6A, Mulai Rp 800 Ribuan
Masyarakat jangan terlalu khawatir
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terkait aksi 22 Mei 2019.
Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah menjamin stabilitas dan keamanan pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pilpres 2019.
"Saya enggak melihat ada hal yang terlalu dikhawatirkan. Ya kayak kita naik pesawat terbang pasti di jalan ada terguncang dan saya kira turbulance itu, dengan pesawat yang begitu canggih seperti sekarang tidak masalah," ucap Luhut Binsar Panjaitan di Autopia Resto, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Baca: Berikut Daftar Nama-nama Korban Kecelakaan Mobil dan Empat Motor vs Kereta Api di Purwosari Solo
Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tetap menghormati aksi yang dilakukan kubu 02 jika dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Kendati demikian, dia mengimbau agar kubu Prabowo-Sandiaga lebih baik melaporkan dugaan kecurangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Luhut menambahkan, biarkan Bawaslu yang secara profesional akan memeriksa kesalahan tersebut.
Ia menuturkan, terlebih bahwa Bawaslu merupakan kesepakatan yang dibuat bersama dan disahkan oleh DPR.
"Nah itu aja logikanya. Apakah kita bikin salah? bisa saja kita bikin salah, tapi seberapa besar salahnya, biarlah nanti ditentukan oleh Bawaslu," kata Luhut.
Baca: Andrea Dovizioso Mulai Cemas karena Kini Tertinggal 12 Poin dari Marc Marquez
Namun, kata Luhut, pemerintah tetap menghormati digelarnya aksi 22 Mei mendatang.
Ia mengatakan, hal itu merupakan hak demokrasi setiap warga dengan batas-batas tertentu.
Menurutnya aksi yang dilakukan tidak bisa dibiarkan maju terus menerus hingga melanggar undang-undang.
Menurut Luhut, pemerintah dapat mengambil langkah hukum yang terukur jika hak demokrasi itu telah meberobos undang-undang yang berlaku.
Baca: Pensiunan Polri Ini Sebut Dirinya Tak Ikut Aksi di KPU
"Anda harus berani bertanggung jawab kalau anda melakukan pelanggaran undang-undang, harus belajar menghormati itu, kalau tidak maka apa rule of engagement, kita?" katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pengumuman rekapitulasi suara nasional pada 22 Mei nanti.
Bersamaan dengan itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) serta pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga berencana melakukan aksi massa ke gedung KPU.
Deteksi pergerakkan massa dari Bekasi
Jelang aksi massa 22 Mei 2019 mendatang, polisi mendeteksi adanya pergerakan massa menuju Jakarta.
"Kita terdeteksi ada enam elemen yang akan ke Jakarta," kata Candra saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2019).
Baca: Jelang 22 Mei, Prabowo Tipiskan Selisih Suara atas Jokowi, Berikut Hasil Rekapitulasi 31 Provinsi
Seperti yang diketahui, pada Rabu mendatang, tepat di hari pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI, sejumlah massa akan menggelar unjuk rasa penolakan hasil pemilu di Jakarta.
Candra melanjutkan, pergerakan massa dari Bekasi terdiri dari enam elemen, dia tidak merinci secara detail elemen apa saja yang siap berangkat ke Jakarta.
'01 enggak berangkat, 02 semua kurang lebih ada 400 orang mereka berangkat pakai kendaraan pribadi, tidak ada titik kumpul," jelas Candra.
Dia mengaskan, pihaknya tidak akan memberikan pengawalan massa yang akan bergerak ke Jakarta. Hal ini lantaran polisi akan fokus melakukan pengamanan disejumlah titik objek vital.
"Ada 3 titik yang dipantau objek vital, pusat perbelanjaan, gerbang tol kita amankan, termasuk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi," ungkap Candra.
Dia mengimbau, warga sebaiknya tetap berada di Bekasi lantaran kondisi keamanan di kantor KPU RI bisa dibilang cukup rawa saat pengumunan pemilu nanti.
Hal ini menyusul adanya pengakuan dari salah satu tersangka teroris yang diamankan Densus 88 bahwa, kelompoknya berencana menyerang kantor KPU RI pada 22 Mei 2019.
"Kita imbau jangan ke Jakarta ya, rawan itu, enggak tau juga kalau kelompok terorisnya masih aktif apa enggak," kata Candra.
Baca: Polisi Bantah Penangkapan Lieus Sungkharisma Terkait Pengamanan 22 Mei
Warga Kabupaten Bekasi sebaiknya menyaksikan pengumuman hasil pemilu 2019 melalui siaran langsung di televisi, tidak perlu harus berkumpul ke Jakarta.
"Sudahlah di sana (Jakarta) ditunggangi siapa kita tidak tahu, amannya kita tidak usah ke Jakarta kita pantau dari rumah masing-masing hasilnya," jelas dia.
Warga Bekasi Diimbau Tak Perlu ke Jakarta
Dua hari lagi diisukan bakal ada aksi unjuk rasa yang bersamaan dengan pengumumkan hasil Pemilu 2019 di KPU.
Menanggapi hal itu, aparat kepolisian mengimbau agar warga di Kabupaten Bekasi tidak perlu menuju ke Jakarta pada tanggal tersebut.
Baca: Hendro Priyono Sebut Aksi Massa 22 Mei Pendukung Prabowo Sudah Ompong
Kapolres Metro Bekasi Kombes Candra Sukma mengungkapkan alasannya bahwa di Jakarta rawan tindak kejahatan, termasuk terorisme saat pengumuman hasil pemilu.
"Amannya sih enggak usah ke Jakarta. Kita pantau dari rumah masing-masing saja hasilnya. Kita imbau jangan ke Jakarta ya, rawan itu. Enggak tahu kalau kelompok terorisnya masih aktif apa enggak," kata Candra, Senin (20/5/2019).
Jelang pengumuman hasil pemilu, 1.278 personel gabungan TNI/Polri dan satpol PP disiagakan untuk mengamankan wilayah Kabupaten Bekasi.
Candra menyampaikan, ada sejumlah objek vital yang dipantau dan diamankan pihak kepolisian saat hari pengumuman hasil pemilu nanti.
Baca: Quraish Shihab Minta Aksi Massa 22 Mei Jangan Dibalut Agama
"Ada tiga titik yang dipantau obyek vital, pusat perbelanjaan, gerbang tol kita amankan. Iya termasuk (kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi) juga kita amankan," ujar Candra.
Akan ada 60 personel gabungan bersenjata lengkap yang mengamankan setiap lokasi.
Tak Perlu Ikut Aksi 22 Mei
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo telah menyampaikan imbauannya agar perwakilan kelompok tidak melakukan mobilisasi massa saat pengumuman rekapitulasi nasional Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (22/5/2019).
“Untuk monitoring pergerakan massa dari tiap daerah seperti dari Aceh hingga Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sudah didata. Kami koordinasikan ke koordinator lapangan untuk tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar,” ujar Dedi, Senin (20/5/2019).
Baca: Bawa-bawa Nama Anak, Pilot Maskapai Swasta Siap Mati di Aksi 22 Mei Singgung Perintah
Dedi Prasetyo mengatakan, jumlah massa yang ingin ke Jakarta masih terus dipantau.
“Ada (pergerakan massa dari daerah menuju Jakarta), namun jumlah tidak terlalu signifikan dan belum bisa diprediksi karena perkembangan masih terus dihitung,” ujar Dedi.
Ia juga mengingatkan massa untuk menaati peraturan. Jika ditemukan peserta aksi yang membawa senjata tajam maka akan diproses hukum.
Menurut Dedi Prasetyo, berdasarkan analisis intelijen Polri, rata-rata massa memilih Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai target aksi karena ingin mendengarkan hasil penghitungan suara resmi.
Namun, ada juga massa yang akan melakukan aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Untuk pengamanan, TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi aksi tidak dilengkapi peluru tajam dan senjata dalam mengamankan aksi.
Sementara itu, untuk memitigasi rencana aksi teror dari jaringan teroris, hingga kini Densus 88 terus memantau dan menangkap terduga teroris.
“Pelaku-pelaku dekat dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan kelompok ini bergabung dengan massa, akan sulit untuk mendeteksi mereka,” kata Dedi.
Polri juga mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk bergabung dengan massa aksi pada 22 Mei 2019 karena ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
"Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun. Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).
Baca: Saat Ditanya Apakah Ikut Aksi 22 Mei, Sandiaga Uno: Kita Menunggu Advice dari Tim
Iqbal menegaskan, terduga teroris berencana beraksi pada 22 Mei.
“Bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi,” ucap dia.