Kadin Sulut Berharap Tunda Kenaikan TDL

Laporan Wartawan Tribun Manado Budi Susilo dan Defriatno Neke

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Rencana pemerintah pusat menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sekitar 15 persen pada Juli mendatang, akan mengganggu industri di Sulawesi Utara. Asosiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Utara berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut. Sementara pihak  Perusahan Listrik Negara (PLN) Sulutenggo menjelaskan kenaikan TDL ini  merupakan  keputusan pemerintah pusat.

"Kenaikan jangan terlalu besar, artinya mungkin sekitar 5 persen atau 10 persen, kalau memang beban dari PLN terlalu tinggi. Kalau 15 persen terlalu besar," kata Ketua Kadin Sulut, Christian Pua saat dihubungi Jumat lalu.

Ia mengatakan dengan kenaikan tersebut akan dapat mengganggu kegiatan industri dan juga perhotelan karena dampaknya yang terlalu besar. Tentu dari segi industri biaya produksinya akan semakin tinggi sehingga akan mempertinggi daya saing di luar. "Apalagi kayak hotel, otomatis kan, harganya musti naik juga, karena mereka memakai kebutuhan listrik yang cukup besar," ujar Pua

Untuk menghemat biaya produksi industri dari kenaikan TDL tersebut, menurut Pua, biaya produksi musti dikurangi. Bila biaya  dikurangi, otomatis produksi industri akan kecil, yang tadinya dari tiga menjadi dua. Akan tetapi bila ada permintaan produksi dalam jumlah yang besar, maka industri tersebut tidak akan bisa menyuplai secara keseluruhannya. "Tidak ada jalan lain kecuali menaikan harga-harga jual produk dari industri tersebut. Cuma kalau terlalu tinggi apakah bisa bersaing di tingkat internasonal ataupun dalam scope nasional," ucapnya.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulut, Johny Lieke  menilai  rencana kenaikan TDL sebesar 15 persen akan sangat memukul sektor pariwisata karena kenaikan TDL tersebut sangat memberatkan perhotelan Sulut.  "Kalau terpukul, bagaimana bisa membangkitkan pariwisata, sedangkan pariwisata dapat mendatangkan devisa negara.  Jelas sangat berpengaruh sedang sekarang ini labanya lari untuk bayar tagihan listrik," ungkap Lieke.

Lieke mengatakan bila kenaikan TDL terjadi, akan bisa mengancam dunia usaha property seperti  hotel- hotel di Sulawesi Utara, menurutnya kenaikan TDL tersebut akan bisa menutup usaha perhotelan dan menambah jumlah angka pengangguran. Ia mengatakan sebaiknya tarif indutsri untuk hotel diberlakukan kembali karena tarif tersebut sangat meringankan usaha perhotelan.

"Sekarang mau tingkatkan pendapatan saja sudah susah setelah kegiatan WOC, mau tingkatkan penjualan saja sudah susah.  mau kasih naik harga bukan salah satu cara, karena kalau naik harga berarti orang yang menginap akan berkurang sehingga susah untuk menaikan harga tarif hotel, sedangkan sekarang saja hotel sudah banyak memberikan discount agar dapat menarik tamu untuk menginap," tutur Lieke.

Lieke menambahkan susah bagi perhotelah untuk melakukan penghematan, karena kebutuhan listrik sangat besar biayanya untuk Hotel.  "kalau mau hemat boleh tapi harus kurangi karyawan. bila karyawan berkurang akan mempengaruhi dari segi pelayanan hotel sehingga tamu akan enggan untuk datang kembali ke hotel-hotel," katanya.

Keputusan Pemerintah Pusat

Deputy Manager Komunikasi PT PLN Suluttenggo, J W Dimpudus saat diminta tanggapan mengatakan, rencana kenaikan TDL  merupakan  keputusan pemerintah pusat, bukanlah dari lembaga PLN.  "PLN itu tugasnya cuma operator pemenuhan kebutuhan energi listrik ke masyarakat," tuturnya.

Di jelaskan  pemadaman listrik  6-21 April lalu akibat defisitnya daya Pembangki Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). "Sekarang  sudah oke meski di unit tiga bebannya belum maksimal. Uap Pertamina geothermal belum 100 persen. Secara bertahap akan dinaikan," ujarnya.

Dimpudus menambahkan, kendala level air yang belum normal, menghambat PLN memasok kebutuhan listrik. Untungnya, kini musim penghujan tiba debit air akan naik, menjadikan PLTA menghasilkan yang prima. " Sekarang  pelanggan umum tidak padam. Paling cuma industri-industri masih ada pemadaman ketika terjadi di saat beban puncak," katanya.

Terakhir, PLN sudah melakukan penambahan, seperti di PLTD Likupang sebesar 20 megawat, 5 megawat di Bitung dan Amurang. Ini mulai Agustus bisa beroperasi.  "Pemadaman bisa berkurang. PLN terus berkonsentrasi agar tidak terjadi pemadaman yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat," tutur Dimpudus.

Ia mengatakan, Sulut diuntungkan oleh letak geografisnya yang memiliki kekayaan sumber energi terbarukan panas bumi.  Sulut memiliki potensi panas bumi cukup besar, bisa memakai 500 lebih megawat dan akan ditambah mengikuti pertumbuhan pelanggan. "Panas bumi ini energi yang tidak habis. Yang penting bisa menjaga kelestarian alam saja," ujarnya.

Ke depan, PLN akan berencana membuat tenaga listrik dari energi yang terbarukan selain dari energi panas bumi. Sementara di daerah kepulauan sudah ada yang memapakai tenaga angin dan matahari, tetapi masih dalam skala kecil. "Ini sudah dilakukan oleh pemda maupun PLN, di Sangihe dan Talaud," ungkapnya.

Di tempat lainnya, tambah Dimpudus, ke depan di Pulau Bunaken akan dibangun pembangkit listrik tenaga matahari yang nantinya ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pasokan listrik dengan daya tahan 6 jam hingga 12 jam. "Sekarang mereka masih terbatas untuk menikmati listriknya," ujarnya.

Menurutnya, kini sedang dalam tahap survei oleh PLN dan tahap usaha pembebasan tanah. "Lokasi belum tahu persis dimana akan ditempatkan, pastinya di pulau bunaken dengan daya 50 Kwh, dan akan bertambah sesuai pekembangan di pulau tersebut," tuturnya.