Komnas HAM: Di Tingkat Lokal Macet

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Insiden penusukan dan pemukulan yang dialami pengurus dan pendeta HKBP Pondok Timur, Ciketing, Bekasi Jawa Barat, Minggu (12/9/2010), dinilai sebagai buntut permasalahan jemaat HKBP tersebut di Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Agustus silam.

Kala itu terjadi bentrokan antara warga Kampung dengan jemaat HKBP yang menggelar ibadah di atas lahan kosong yang diklaim milik jemaat.

Komisioner Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak mengatakan hingga kini belum ada titik terang terkait permasalahaan yang dihadapi jemaat HKBP Pondok Timur, sehubungan dengan tempat peribadatannya di Kampung Ciketing Asem.

Penyebabnya, menurut Johny, pemerintah daerah setempat tidak mempunyai prinsip melindungi warganya yang sedang melakukan peribadatan.

"Memang salah satu yang kita desak adalah pemerintah Bekasi untuk memperhatikan itu. Tapi kayaknya mereka tidak mempunyai suatu prinsip melindungi warganya yang sedang melakukan peribadatan. Lebih tunduk pada kekuasaan di luar parlemen, di luar negara," ungkap Johny saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (12/9/2010).

"Oleh karena itu, saya kira, menurut kami di Komnas HAM, gereja itu kan memiliki organisasi induk, kita mendorong, memfasilitasi induknya itu berbicara dengan pihak kementerian. Dan Komnas HAM berusaha menyampaikan masalah ini ke Kementerian," lanjutnya.

Johny menyebutkan dengan demikian permasalahan Jemaat HKBP Ciketing tidak lagi berada di tingkat lokal. "Karena di tingkat lokal macet. Dan kementerian harus berusaha menyampaikan masalah ini ke Presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan di seluruh Indonesia," tegas Johny.

"Ini harus didorong terus agar pihak organisasi induk gereja itu bekerja aktif guna menyampaikan masalah itu ke pemerintah," imbuhnya.