Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Duan Hargo Sanjoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Sengketa mengenai status Pulau Berhala kembali memanas setelah Mendagri Gamawan Fauzi, menyatakan, sebaiknya Pulau Berhala diserahkan pengelolaannya ke Provinsi Jambi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Abdul Halim saat dihubungi tribunjambi.com, Sabtu (23/4/2011), mengatakan masih belum tahu terkait pernyataan mendagri, namun ditegaskannya, Pulau Berhala secara kultur sejarah dan geografis merupakan bagian dari Jambi.
"Memang kita sama-sama NKRI, tapi ya harus mengerti lah, secara geografis dan sejarahnya kan lebih dekat ke kita (Jambi, red)," ujar Abdul.
Abdul mengharapkan penyelesaian sengketa antara Jambi dengan Kepri diselesaikan secara musyawarah dan komunikasi. "Kalau ada kesepakatan antara kedua provinsi sebenarnya nggak ada masalah," tambahnya.
Pihak DPRD Provinsi Jambi masih belum mengadakan rapat mengenai masalah ini. Namun Abdul mengatakan bahwa pihaknya akan menyikapi anjuran mendagri tersebut bersama pemerintah provinsi dan pemuka masyarakat.
"Kita bukan ngoyo meminta, tetapi mengikuti prosedur," jelas Abdul.
Dirinya menambahkan, ada kemungkinan Pulau Berhala dipersengketakan karena potensi wisatanya, namun menurutnya, pemerintah Jambi lebih cenderung kepada faktor sejarahnya. Di pulau tersebut terdapat makam Datuk Paduko Berhalo, yang merupakan orangtua dari Rangkayo Hitam, Raja Jambi. (*)