Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Nusa Tenggara Barat, Brigjen Pol Arif Wahyunadi menggelar rapat bersama jajaran muspida dan tokoh ulama di Bandara Selaparang Mataram, sebelum mengeksekusi rencana penyerbuan ke lokasi ledakan bom, Ponpes Umar Bin Khatab, yang masih dikuasasi santri dan pengurusnya.
"Hari ini ada pertemuan rapat di bandara, antara seluruh Muspida di NTB dengan Kapolda dan para tokoh ulama serta tokoh masyarakat. Semuanya rapat di sana untuk memutuskan ini. Kita tunggu saja hasil keputusan rapat itu," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/7/2011) siang.
Saat ini, pejabat kepolisian di lokasi masih berupaya menempuh cara-cara persuasif dengan penghuni pesantren agar bisa masuk ke lokasi ledakan.
Jika saja kepolisian mengambil keputusan upaya paksa masuk ke dalam pesantren, diharapkan keputusan itu adalah hasil kesepakatan bersama dari seluruh stakeholder yang hadir dalam rapat di bandara.
"Ini kan rapat itu untuk minta masukan-masukan tokoh masyarakat dan sebagainya. (Mencari) kesepakatan bersama. Mudah-mudahan bisa jelas nantinya," jelas Anton.
"Kita mengimbau dulu untuk persuasif. Kalau lama-kelamaan, nanti bertahap lagi program kita," imbuhnya.
Sebagaimana diberitakan, sebuah ledakan terjadi dari salah satu ruangan di Ponpes Umar Bin Khatab, Bima, pada Senin (11/7/2011) sore. Seorang pengurus pesantren bernama Firdaus tewas akibat ledakan tersebut.
Namun, kepolisian dihadang puluhan penghuni pesantren saat hendak masuk untuk menyelidiki ledakan tersebut. Bahkan, para santri yang biasa menima ilmu agama itu mempersenjatai diri dengan senjata tajam dalam penghadangan tersebut.
Kendati telah dilakukan upaya "pembujukan", ternyata hingga saat ini, kepolisian belum berhasil masuk ke dalam pesantren tersebut.
Dan Mabes Polri menyatakan, bahwa upaya paksa kepolisian memasuki area pesantren tergantung kebijakan Kapolda NTB tersebut.