Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnewsbatam.com, Thomlimah Limahekin
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Gelombang protes masyarakat dan mahasiswa menyikapi lemahnya upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memperjuangkan Pulau Berhala, terus meningkat.
Protes yang selama ini lebih dinyatakan secara lisan, kini dilakukan melalui aksi unjuk rasa, Senin (17/10/2011). Seperti yang digelar ratusan masyarakat dan mahasiswa, gabungan Dewan Pemuda Melayu Kepri (DPMK) dan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (GM-FKPPI).
Dalam aksi unjuk rasa itu, mereka menilai Pemprov begitu lemah mempertahankan pulau Berhala melalui lobi-lobi ke tingkat pusat. Padahal Pemprov sendiri sudah jauh hari sebelumnya mengetahui bahwa pulau yang saat itu berstatus quo ini bakal direbut Jambi.
"Tuan HM Sani, tuan mendapat gelar Datuk Setia Amanah. Itu berarti tuan diberi amanah untuk mempertahankan dunia Tanah Melayu. Tapi nyatanya, tuan tidak bisa menjalankan amanah yang dititipkan masyarakat. Karena tuan dinyatakan gagal mempertahankan pulau Berhala, itu berarti tuan adalah datuk tidak amanah," kritik Siswandi, ketua Forum Silahturami Masyarakat Lingga (FSML), yang pada unjuk rasa itu bergabung dalam DPMK.
Kendatipun melayangkan kritik pedas, DPMK tetap berkomitmen mendukung Pemprov Kepri untuk mempertahankan Pulau Berhala.
Sebab, menurut mereka, memperjuangkan kembalinya Pulau Berhala yang saat ini sudah bergabung dengan Jambi sama artinya dengan mempertahankan marwah bunda tanah Melayu Kepri.
"Bapak gubernur, mari kita sama-sama mempertahankan Pulau Berhala. Seluruh masyarakat mendukung sepenuhnya usaha Pemprov Kepri mempertahankan Pulau Berhala masuk ke dalam pangkuan bunda tanah Melayu. Mari kita pertahankan marwah Kepri ini," kata Agus Saputra, kordinator lapangan (Korlap) DPMK.
DPMK menilai permendagri nomor 44 tahun 2011 yang menyatakan Pulau Berhala masuk dalam kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi adalah cacat secara hukum.
Karena itu, mereka menganjurkan Pemprov Kepri mengajukan uji materi untuk membatalkan permendagri tersebut.
Materi-materi yang menegaskan posisi Pulau Berhala masuk dalam wilayah Kepri justru dibeberkan oleh GM-FKPPI.
Materi-meteri referensi seperti peta Riouw oleh Marvil van Carnbe tahun 1860, peta reseidentie Riouw En Onderhoarigheden, peta Pulau Singkep menurut UU nomor 12 tahun 1956 dan peta wilayah provinsi daerah tingkat I Riau yang diterbitkan oleh Direktorat Tata Guna Tanah Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria tahun 1986 sengaja dipaparkan oleh GM-FKPPI guna menegaskan kepemilikan Kepri atas pulau Berhala.