Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinyalir proses pembuatan jembatan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur sarat muatan korupsi. KPK mengindikasikan penyimpangan dalam proses pembuatan jembatan sepanjang 710 meter ini.
"Yang jelas robohnya jembatan itu ada indikasi kecurangan dalam proses pembuatannya. Misalnya kapasitas bahan bangunan seperti besi dan semen dikurangi sehingga membuat tingkat keawetannya tidak sesuai dengan perencanaan atau spesifikasi teknis sejak dari perencanannya," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin di Gedung KPK, Senin (28/11/2011).
Sayangnya, KPK, dipastikan Jasin, tak bisa menelusuri hal tersebut. Mereka juga tak bisa menanganinya jika nantinya benar terdapat indikasi penyelewengan yang dilakukan pejabat negara dalam proses pembangunan jembatan itu. Pasalnya, jembatan itu dibangun pada tahun 1995, jauh dari batas rentang waktu kasus korupsi yang dapat ditangani KPK. KPK hanya bisa menangani dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di atas tahun 1999.
Jembatan Kutai Kartanegara roboh pada Sabtu lalu. Padahal jembatan itu baru berusia 10 tahun. Dan untuk biaya pemeliharannya sepanjang rentang itu, menghabiskan dana sekitar Rp 100 miliar.
KPK pun menyiyalir, ada indikasi korupsi dalam pemeliharaan jembatan itu. Dan jika itu betul, maka, kata Jasin, KPK bisa menanganinya. Namun untuk itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak berwenang, harus terlebih dahulu memeriksanya. BPK bisa melakukan penelusuran apakah dana pemeliharaan itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau dialokasikan ke bidang lain yang sifatnya melanggar administrasi keuangan negara.
"BPK dulu yang memeriksa keuangannya. Kalau ada indikasi tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana pemeliharaan itu, maka itu tugas KPK untuk menindaknya," imbuhnya.