Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Setelah menunggu lebih dari 1,5 tahun, bayi kembar siam Wanda dan Wandi akhirnya siap menjalani operasi pemisahan. Operasi pemisahan Wanda dan Wandi dijadwalkan akan dilaksanakan, Senin (19/3/2012) di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS).
Lina Mawarti (22), ibu kedua bayi, melahirkan dengan bantuan dukun beranak dan bidan di rumahnya Kampung Cijagra RT 13 RW 05 Desa Ciroyom, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat.
Sejak dilahirkan, 21 September 2010, Wanda dan Wandi mengalami dempet di bagian dada dan perut. Jantung dan paru-paru mereka terpisah, namun diafragma, hati dan usus halusnya menyatu. Bahkan pembuluh darah pada bagian hati saling silang dan butuh penanganan khusus.
Kemarin, berat keduanya sudah mencapai 19 kilogram. Keduanya sudah dirawat di ruang khusus yang steril sebelum menjalani operasi.
Ditemui di RSHS, Deden Amung Sunarya (27), ayah Wanda dan Wandi mengaku sangat senang anaknya akan segera dipisahkan. Ia dan isterinya, kata Deden, optimistis bahwa operasi pemisahan kedua anaknya akan berhasil.
"Kami menyerahkan semuanya kepada dokter. Kami percaya. Mohon doanya. Kami sangat berterima kasih kepada RSHS yang sudah banyak membantu kami terutama merawat anak kami," kata Deden.
Lina mengaku terus berdoa kedua anaknya bisa dipisahkan dan hidup normal seperti anak lainnya. "Pengen cepat bawa anak pulang, semoga semua berjalan lancar. Terpenting anak sehat," ujarnya.
Pertengahan April tahun lalu, Wali Kota Bandung Dada Rosada sempat menjenguk Wanda dan Wandi di RSHS. Dede yang tak menduga akan ditengok Wali Kota, saat itu mengaku begitu gembira. Ia tak menyangka bahwa Wali Kota juga memperhartikan warga seperti mereka.
Saat menengok Wanda dan Wandi saat itu, Dada Rosada berjanji akan berupaya membantu biaya pengobatan. Walau mereka bukan warga Kota Bandung, Dada akan merogoh uang dari kocek pribadi.
Bupati Bandung Barat, Abubakar, yang juga sempat dihubungi Tribun, ketika itu mengatakan bahwa ada banyak warganya yang harus mendapat penanganan khusus. Tapi pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hal itu. "Kalau secara pribadi, mungkin saya akan bantu sekitar Rp 1 juta atau Rp 2 juta. Kemampuan bupati juga terbatas," ujarnya.