Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah penghasil kekayaan alam harus mendapat porsi besar. Pemerintah pusat, harus mendorong agar daerah dapat memiliki saham yang juga lebih besar di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
Salah satunya adalah, sisa saham divestasi yang tingal tujuh persen, diserahkan pada daerah saja. Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.
Harry mengingatkan, perlunya rasa keadilan ditegakkan dalam pembelian saham ini. Daerah harus mendapatkan kesempatan ini untuk meningkatkan penghasilan daerah, demi masyarakat setempat.
"Bahwa ada kerjasama dengan swasta, itu wajar. Mengingat keampuan keuangan daerah juga terbatas. Saya melihat, rasa keadilan daerah penghasil diutamakan. Daerah lain juga perlu mendapat bagian, silakan pemerintah pusat yang mengatur," ujarnya, Kamis (3/5/2012).
Dalam era otonomi daerah saat ini, katanya, sewajarnya, pemerintah memberi keleluasaan yang lebih kepada daerah. Masalah pembelian sisa divestasi saham NTT,kini di bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena pemerintah menganggap ada sengketa kewenangan antara pemerintah dan DPR serta BPK.
Pemerintah tidak mau meminta izin DPR. Padahal DPR mempunyai hak bujet. Menurut Harry, harapannya, MK dapat memahami dan bersikap adil.
Sebelumnya, Gubernur NTB Zainul Majdi juga sudah menegaskan, daerah berkepentingan memiliki saham lebih besar di NTT. Dengan harapan, hasil dari kepemilikan yang lebih besar akan dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat.