Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA, - Dari sekian banyak titik rawan kebakaran yang ada di Samarinda, cuma kecamatan Sambutan yang paling kecil resiko terjadinya kebakaran. Saat ini, dari 53 kelurahan yang ada di Samarinda, 21 diantaranya merupakan titik-titik rawan kebakaran. Demikian dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda Dadang Airlangga didampingi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sofyan ketika ditemui kantor BPBD, Rabu (6/6/2012).
Menurut Sofyan, banyaknya titik rawan kebakaran yang ada di Samarinda disebabkan bangun yang tergolong sudah tua dan terbuat dari kayu. Rumah-rumah tua ini masih mengunanakan istalasi listrik lama seperti kabel serabut yang sangat mudah menyebabkan api cepat menyebar. Begitu juga kepadatan penduduk juga menjadi salah satu kriteria penentuan daerah digolongkan rawan terbakar.
"85 persen kebakaran di Samarinda akibat korsleting listrik. Sisanya akibat kelalaian si penghuni seperti kompor meledak, baik kompor gas maupun kompor tradisional. Juga adanya pemakaian arus listrik yang sengaja diperbesar tanpa memenuhi aturan yang berlaku. Daerah rawan kebakaran bisa disebabkan kepadatan penduduk dan bangunan yang sudah tua," jelas Sofyan.
Saat ini menurutnya, ada sebanyak 82 buah hidrant yang sudah terdata jumlahnya oleh BPBD. Dan kendaraan operasional sendiri berjumlah 18 armada di 9 pos. Dari junmlah armada in i menurtnya masih perlu peremajaan dan perawatan dimana yang tertua buatan tahun 1972 dan terbaru keluaran tahun 2009.
"Jumlah hidrant ada 82 buah termasuk yang masih bagus dan yang tidak berfungsi," kata Sofyan.
Sementara itu, Kepla BPBD Dadang Airlangga menambahkan bahwa untuk APBD Perubahan tahun 2012, pihaknya akan menganggarkan minimal Rp 5 miliar untuk kebutuhan operasional dilapangan. Dana itu untuk antara lain perbaikan mobil tangki, perbaikan eskavator, dan dana on call (siapa pakai).
"Biaya itu untuk kelengkapan individual. Kalau rehab posko sudah kita sampaikan kepada Dinas Cipta Karya. Kita anggarkan minimal Rp 5 miliar. Salah satunya untuk pengadaan pakaian untuk 200 personel yang harganya Rp 2 juta per satu set baju lengkap," kata dadang.