Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Medan, Arifin Al Alamudi
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Front Perjuangan Rakyat Anti Kekerasan (FPeRAK) mendesak Kapolda Sumatera Utara, untuk menarik anggota Polri dan Brimob yang membekingi perusahaan perkebunan dan berpihak kepada pengusaha dalam penanganan kasus-kasus rakyat. Hal ini dipicu karena banyaknya kasus kekerasan terhadap petani oleh oknum kepolisian di Sumatera Utara.
"Sepanjang tahun 2012, Januari sampai Mei tercatat sebanyak 12 kasus kekerasan polisi terhadap petani," ujar Muchrizal, Koordinator FPeRAK, Rabu (6/6/2012).
Organisasi yang terdiri dari beberapa elemen tani, ormas, buruh, mahasiswa, aktivis prodemokrasi, masyarakat adat dan miskin kota mengaku kecewa dengan kinerja kepolisian yang kerap mem-back up perusahaan perkebunan dan berkonflik dengan petani tradisional.
"Kami sangat kecewa dan menyayangkan tindakan arogan dan brutal kepolisian di Sumatera Utara (Polda Sumut) yang a juga;dalam beberapa hari terakhir justru semakin meningkat," ujarnya.
Selain itu juga mendesak agar menghentikan tindakan kepolisian yang berlebihan dalam mengamankan perusahaan karena cenderung menjadikan kepolisian sebagai “Satpam” pemodal daripada institusi sipil yang melayani dan mengayomi rakyat.
Baca juga:
- Lima Bulan 12 Kasus Kekerasan Polisi Terhadap Petani
- Terdakwa Kasus Jembatan Kukar Divonis Hari Ini
- Danpuskomad Kunjungi Mapomdam Bukit Barisan
- Kelompok Pekerja TI Saling Baku Hantam Rebutan Cewek