Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur/ Ilham
TRIBUNNEWS.COM MAKASSAR -DPRD Sulsel meminta pemerintah provinsi (pemprov) Sulsel segera menangani kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah kabupaten/kota se Sulsel dua hari terakhir. DPRD mendesak Pemprov segera mengeluarkan kebijakan yang sifatnya otonomi terkait kondisi tersebut.
"Pemerintah mestinya sudah ada tindakan ini, jangan sampai SPBU dibakar masyarakat baru mau bicara. Banyak SPBU tutup itu bahaya itu nanti masyarakat bertumpuk, tentu saja nanti mereka akan marah," kata Ketua DPRD Sulsel Moh Roem kepada wartawan di kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumihardjo, Makassar, Jumat (8/6)
Menurut Roem yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel ini, pemerintah sudah harus mengeluarkan kebijakan tegas untuk membatasi pemakaian BBM di Sulsel. Pemprov Sulsel tanpa harus menunggu instruksi dari pusat.
"Pembatasan bahan bakar itu harus, pemerintah berhak melarang mobil mewah memakai bahan bakar bersubsidi karena itu kan haknya rakyat kecil. Bangkrut negara ini kalau dibiarkan, pemerintah di sini harus larang mereka itu, klau tidak maka kiamat dunia, harus berani dong, kita kan daerah otonomi. Kecuali kalau ada tumpangan wah itu masalah itu," mantan bupati Sinjai dua periode ini menambahkan.
Pemprov Sulsel selaku pucuk pimpinan otonomi, lanjut Roem, sedianya harus bertindak realistis menangani persoal vital ini. Pemerintah tidak boleh segan-segan lagi.
"Pemerintah harus berani melarang, makanya dipelrlukan keujuran pemimpin, ada keselarasan antar apa yang diucapakan dan yang dikerjakan. Seperti yang diucapkan waktu paripurna dulu. Larang itu Mobil 200 CC ke atas pakai mobil bersubsidi, itu hak rakyat itu," ujar